Ulasankaltim.id, Balikpapan – Suasana hangat namun penuh keseriusan menyelimuti ruang rapat Bali Besar Pelaksaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Kamis (16/10). Di tengah deru pembangunan infrastruktur yang terus menggeliat, Senator Dr. Yulianus Henock Sumual, SH, M. Si hadir untuk memastikan satu hal: jalan nasional di Kaltimantan Timur terjaga sebagai urat nadiekonoli masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di kantor BBPJN Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Selatan, itu menjadi ajang dialog terbuka antara lembaga legislatif dan eksekutif. Yulianus Henock duduk berdampingan dengan Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hariawan, beserta jajaran satuan kerja. Mereka berdiskusi intens mengenai arah kebijakan dan program kerja perbaikan serta pemeliharaan jalan nasional.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Yulianus Henock menegaskan bahwa kualitas jalan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap rakyat. Ia menyoroti pentingnya menjaga aset negara yang dibangun dengan dana publik.
“Jalan nasional dibiayai oleh uang rakyat, dan sudah sepatutnya dijaga serta dipelihara dengan baik,” ujar Yulianus Henock dengan nada tegas.
Sorotan utama dalam pembahasan kali ini adalah maraknya kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih atau Over Dimension and Over Loading (ODOL). Fenomena ini, menurutnya, menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan infrastruktur jalan nasional.
“Kami mendesak agar segera ada aturan main yang jelas. Perlu jembatan timbang dan regulasi tegas agar tidak terjadi kerusakan jalan yang berulang,” lanjutnya.
Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hariawan, menyambut baik perhatian dan dukungan dari DPD RI. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalankan program pemeliharaan rutin sekaligus pembangunan jalan baru untuk menunjang konektivitas wilayah.
Namun, Yudi juga mengakui bahwa tantangan di lapangan tidak sederhana. Ia mengungkap dua penyebab utama kerusakan jalan yang paling sering ditemui. “Faktor pertama adalah umur rencana jalan yang sudah habis masa pakainya. Kedua, beban berlebih akibat kendaraan ODOL yang melampaui kapasitas jalan,” jelasnya.
Lebih jauh, Yudi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menjaga infrastruktur nasional. Ia menilai pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pengguna jalan dan pemangku kepentingan lain.
“Kami membutuhkan dukungan bersama agar jalan nasional dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa kesadaran kolektif, upaya perbaikan tidak akan maksimal,” ujarnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan strategis yang muncul dari kedua belah pihak. Yulianus Henock menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor agar solusi yang dihasilkan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, ia menyampaikan komitmennya untuk mengundang berbagai instansi terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan Dinas Perhubungan, guna membahas penanganan masalah ODOL secara komprehensif.
“DPD RI akan memfasilitasi dialog lanjutan bersama Gubernur dan instansi teknis. Kami ingin memastikan solusi yang diambil bukan hanya bersifat sementara, tetapi berdampak jangka panjang,” kata Yulianus Henock.
Ia juga menegaskan kembali peran DPD RI sebagai jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional. “DPD RI, dari daerah untuk Indonesia, siap menjadi mitra strategis demi suksesnya program pemeliharaan jalan nasional,” tutupnya.
Rapat tersebut menandai langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama menjaga keberlanjutan infrastruktur publik. Sinergi antara DPD RI dan BBPJN Kaltim menjadi sinyal positif bahwa pembangunan tidak hanya soal membangun, tetapi juga memastikan hasilnya tetap bermanfaat bagi rakyat. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
