Ulasankaltim.id, Balikpapan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si, melakukan kunjungan kerja dan dengar pendapat ke Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Senin, (4/8/25).
Kedatangan Yulianus Henock disambut langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H., di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif untuk mempererat sinergi antara wakil rakyat dan aparat penegak hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Yulianus Henock menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Menurutnya, masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur dan perlu perhatian serius dari aparat kepolisian.
“Kami menerima banyak laporan dari warga, terutama terkait persoalan hukum yang dianggap belum sepenuhnya adil,” ujar Yulianus. “Masyarakat merasa hukum masih tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Ini menjadi keprihatinan bersama.”
Ia juga menyinggung banyaknya laporan sengketa lahan yang menimbulkan kerugian di tingkat masyarakat. Menurut Yulianus, beberapa kasus bahkan menyangkut perusahaan besar yang dinilai tidak sensitif terhadap hak warga.
“Konflik agraria terus berulang. Ada warga yang kehilangan tanahnya, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini bukan hanya persoalan hak, tapi juga keadilan sosial,” tegasnya.
Yulianus Henock juga menyoroti keberadaan tambang-tambang ilegal yang masih aktif di sejumlah wilayah. Aktivitas tersebut, kata dia, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Tak hanya itu, kondisi jalan yang rusak parah di wilayah Kutai Barat juga menjadi perhatian. Ia menyebut, kerusakan infrastruktur itu menghambat kegiatan ekonomi warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ia mendukung pihak Kepolisian Khususnya Polda Kaltim dapat menegakkan aturan terhadap kendaraan bak terbuka yang membawa barang melebihi kapasitas Over Dimension Over Loading (ODOL)
“Ini bukan sekedar soal kenyamanan, tapi soal hak warga untuk mendapatkan akses jalan yang layak. Pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, harus turut mendorong percepatan perbaikannya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Yulianus Henock dan menyambut baik masukan yang disampaikan. Pihaknya memastikan bahwa berbagai persoalan yang diangkat sudah masuk dalam radar Polda.
“Kami sangat menghargai masukan dari anggota DPD RI. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan mendengarkan suara masyarakat,” ujar Irjen Pol. Endar Priantoro.
Kapolda menegaskan bahwa penanganan terhadap kasus-kasus hukum, termasuk soal pertambangan ilegal dan sengketa lahan, telah menjadi perhatian internal. Ia juga menyatakan kesiapan Polda untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan DPD RI.
Terkait kondisi jalan rusak di Kutai Barat, pihak Polda mengaku telah berkoordinasi dengan instansi terkait. “Kami ikut mendorong percepatan perbaikan, karena ini menyangkut keselamatan warga,” jelasnya.
Yulianus Henock berharap hasil dari pertemuan ini tidak berhenti pada tataran diskusi semata. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret di lapangan. “Kami ingin Polda hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai pelindung rakyat,” katanya.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cinderamata sebagai simbol kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dr. Yulianus Henock Sumual dikenal sebagai salah satu wakil daerah yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat kecil, terutama dalam isu hukum, lingkungan, dan hak adat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upayanya menjaga agar suara masyarakat tetap didengar dan diperjuangkan di tingkat institusi negara. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
