Ulasankaltim.id, Samarinda – Gerakan protes terhadap kebijakan fiskal kembali mengemuka di Kalimantan Timur. Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) menyatakan sikap tegas akan memblokir aliran Sungai Mahakam apabila pemerintah pusat tetap memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah tersebut.
Aksi ini disampaikan langsung oleh perwakilan Fraksi Kaltim saat mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (11/11/2025) malam. Mereka datang bukan dengan amarah, tetapi dengan tekad untuk memperjuangkan hak keuangan daerah yang dinilai semakin tergerus.
Pertemuan itu berlangsung dalam bentuk rapat dengar pendapat (RDP) bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim dan sejumlah anggota dewan. Dalam forum tersebut, Fraksi Kaltim menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka dan menegaskan agar kebijakan pemotongan DBH segera dievaluasi.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menegaskan bahwa langkah yang mereka tempuh bukan semata bentuk penolakan. Ia menyebut perjuangan ini lahir dari keinginan untuk menegakkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami datang bukan untuk menciptakan keributan, tetapi membawa suara rakyat yang menuntut keadilan,” ujar Vendy saat ditemui usai RDP, Rabu (12/11/25) dini hari.
Menurut Vendy, Kalimantan Timur telah lama memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional melalui sektor migas, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Namun, ia menilai hasil dari kekayaan alam itu belum sebanding dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Sudah terlalu lama daerah kami hanya menjadi penonton. Kekayaan alam dikeruk, tetapi masyarakat masih tertinggal,” ucapnya menambahkan.
Dalam pertemuan tersebut, Vendy mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi Fraksi Kaltim diterima secara terbuka oleh DPRD. Bahkan, pihak dewan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui saluran resmi ke pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa DPRD Kaltim dan Fraksi Kaltim sepakat untuk memperjuangkan agar DBH tidak lagi dipotong. Vendy menilai, pemangkasan dana tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketimpangan fiskal antarwilayah.
Fraksi Kaltim juga meminta agar pemerintah pusat memperhatikan kontribusi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Menurut mereka, kebijakan fiskal seharusnya mempertimbangkan asas keadilan bagi daerah penghasil.
Selain ancaman pemblokiran Sungai Mahakam, Fraksi Kaltim menyatakan siap melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat jika tuntutan mereka diabaikan. Namun, mereka menegaskan aksi tersebut akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kaltim diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara aspirasi masyarakat daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Fraksi Kaltim menegaskan perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur benar-benar terwujud. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
