Ulasankaltim.id, Bontang – Di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya alam, isu pembangunan berkelanjutan kembali mengemuka dalam forum Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas arah pembangunan nasional yang dinilai harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.
Kegiatan berlangsung di Halal Square, Bontang Utara, pada 20 Juni 2026 dengan menghadirkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kaltim, Dr. Yulianus Henock Sumual, S.H., M.Si., serta Ketua Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kota Bontang, H. Udin Mulyono, sebagai narasumber. Acara diikuti perwakilan organisasi PHM Kota Bontang.
Dalam sesi dialog, peserta menyoroti dilema yang kerap muncul antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Mereka mempertanyakan strategi negara agar pembangunan tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Yulianus Henock Sumual menegaskan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan merupakan bagian dari amanat konstitusi.
“Pembangunan nasional berwawasan lingkungan harus ditempatkan sebagai amanat konstitusi yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri,”
ujarnya. Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan biaya sosial, ekonomi, dan ekologis yang jauh lebih besar di masa depan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pembangunan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui perencanaan berbasis kajian lingkungan, penguatan pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta pemberian insentif bagi sektor yang menerapkan praktik ramah lingkungan.
“Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui perencanaan yang berbasis kajian lingkungan, penguatan pengawasan terhadap kegiatan usaha, serta pemberian insentif bagi sektor-sektor yang menerapkan praktik ramah lingkungan,” kata Yulianus.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, peserta turut menyoroti pembangunan infrastruktur strategis nasional yang terus berkembang di berbagai daerah. Mereka mempertanyakan bagaimana proyek-proyek tersebut dapat dirancang agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menghadapi ancaman perubahan iklim dan risiko bencana ekologis.
Dr. Yulianus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sejak tahap perencanaan.
“Infrastruktur tidak boleh hanya dinilai dari manfaat ekonominya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi masyarakat dari risiko lingkungan seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan dampak perubahan iklim lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap proyek strategis perlu didukung kajian lingkungan yang komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat terdampak.
“Infrastruktur yang dibangun hari ini harus menjadi warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang, bukan meninggalkan masalah lingkungan yang semakin kompleks,” kata Yulianus.
Sementara itu, H. Udin Mulyono menilai paradigma pembangunan di Indonesia perlu bergeser menuju konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
“Strategi yang paling efektif adalah mengubah paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya menuju ekonomi hijau dan ekonomi sirkular,” ujarnya.
Menurut Udin, nilai ekonomi lingkungan harus diperhitungkan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pembangunan.
“Kerusakan lingkungan tidak lagi dianggap sebagai eksternalitas, melainkan sebagai biaya yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Ia juga mengusulkan penerapan instrumen ekonomi lingkungan seperti pajak karbon, perdagangan emisi, rehabilitasi ekosistem berbasis investasi, serta kewajiban penggunaan teknologi rendah emisi pada sektor industri dan pertambangan.
“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan meningkatkan ketahanan pembangunan dalam jangka panjang,” ujar Udin.
Dalam pembahasan mengenai infrastruktur masa depan, Udin menekankan pentingnya konsep climate-resilient infrastructure atau infrastruktur tahan iklim.
“Setiap proyek harus mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim, risiko bencana, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, serta potensi degradasi ekosistem,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan solusi berbasis alam dalam pembangunan infrastruktur.
“Restorasi daerah aliran sungai, perlindungan hutan mangrove, pengembangan ruang terbuka hijau, dan konservasi kawasan resapan air dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas,” pungkasnya.
Melalui kegiatan penyerapan aspirasi ini, MPR RI berharap berbagai masukan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman bahwa pembangunan nasional harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang maupun mendatang. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
