Ulasankaltim.id, Samarinda – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam membuka akses pendidikan tinggi kembali ditegaskan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sektor pendidikan tetap ditempatkan sebagai prioritas, salah satunya dengan memperluas Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah atau Gratispol bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur.
Kebijakan ini membawa perubahan signifikan. Mulai 2026, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak lagi terbatas bagi mahasiswa baru, melainkan mencakup seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik di semester awal maupun semester lanjutan.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menyelesaikan pendidikan tinggi hanya karena keterbatasan ekonomi.
Perluasan program Gratispol sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda Kalimantan Timur yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan pada tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembiayaan UKT. Berbeda dengan tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, perluasan cakupan Gratispol dirancang untuk menghilangkan faktor ekonomi sebagai penghalang utama dalam menempuh pendidikan tinggi.
Dengan adanya dukungan pembiayaan UKT dari pemerintah daerah, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus pada kegiatan akademik, riset, serta pengembangan kapasitas diri.
Sri Wahyuni menambahkan, program Gratispol juga menjadi bagian dari kesiapan Kalimantan Timur dalam menjalankan peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keberadaan IKN menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Untuk itu, Pemprov Kaltim akan terus memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan pelaksanaan Gratispol berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.
Melalui perluasan Program Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan keberpihakannya pada peningkatan kualitas pendidikan sekaligus penguatan generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah. (Fdy)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
