Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang massa kembali bergerak di pusat Kota Samarinda pada Selasa (21/4/2026) sore. Setelah menggelar aksi di Kantor DPRD Kalimantan Timur, ribuan demonstran melanjutkan unjuk rasa ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Aksi tersebut melibatkan beragam elemen, mulai dari mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil dari sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai belum terakomodasi oleh pemerintah daerah.
Sejak sore hari, kawasan kantor gubernur dipadati massa. Mereka membawa atribut aksi dan menyuarakan tuntutan secara bergantian melalui pengeras suara.
Perpindahan titik aksi dari gedung legislatif ke kantor eksekutif menjadi bagian dari strategi massa untuk menekan pemerintah provinsi agar merespons tuntutan yang diajukan.
Koordinator lapangan aksi, Faturahman, menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang diambil belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat dan justru memunculkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih terbuka dalam melihat kondisi masyarakat serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik.
“Pemerintah harus hadir memahami kondisi masyarakat dan tidak mengabaikan kebutuhan yang mendesak,” ujar Faturahman saat ditemui di lokasi aksi.
Dalam orasinya, massa menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, mereka mendesak dilakukannya audit terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak profesional dan dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Kedua, massa menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dinilai kurang transparan serta minim keterlibatan publik.
Faturahman menambahkan, meskipun kepala daerah dipilih melalui mekanisme demokrasi, pelaksanaan kebijakan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.
Ketiga, massa meminta DPRD Kalimantan Timur memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia juga menanggapi pernyataan salah satu pimpinan DPRD yang mengaku tidak mengetahui sumber anggaran tertentu, yang menurutnya menjadi indikator perlunya penguatan kontrol legislatif terhadap penggunaan anggaran. (Fdy)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
