Ulasankaltim.id, Samarinda – Kalimantan Timur tengah berada di persimpangan arah pembangunan. Di balik kekayaan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, muncul kesadaran bahwa masa depan provinsi ini tidak bisa terus disandarkan pada sektor yang kian menipis. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai penguatan sumber daya manusia menjadi kunci keberlanjutan pembangunan daerah.
“Sumber daya alam ada batasnya, tetapi kualitas manusia bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sarkowi menyampaikan pandangan tersebut sebagai respons atas pola pembangunan yang masih dominan bergantung pada sektor ekstraktif. Ia menegaskan perlunya pergeseran kebijakan menuju pembangunan jangka panjang yang lebih stabil dan inklusif.
“Kalau kita ingin Kaltim tetap bertahan dan berkembang, maka arah kebijakan harus mulai diubah,” kata Sarkowi.
Menurutnya, sektor pendidikan memegang peran strategis dalam mendorong transformasi tersebut. Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi agenda utama pemerintah daerah, seiring dengan upaya menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun daya saing masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Sarkowi turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Program Gratispol yang membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa daerah. Ia menyebut program tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap peningkatan kualitas SDM lokal.
“Program ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah terhadap pendidikan,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut belum berjalan maksimal. Sarkowi menjelaskan bahwa persoalan regulasi menjadi tantangan utama karena perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Mahasiswanya warga Kaltim, tetapi kampusnya berada di bawah otoritas pusat, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam implementasi,” jelasnya.
Sebagai respons atas kendala tersebut, pemerintah daerah kemudian menyesuaikan kebijakan dengan mengubah skema menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi. Sarkowi menilai langkah ini sebagai bentuk adaptasi kebijakan agar tetap sejalan dengan aturan yang berlaku.
“Ini bukan kemunduran, melainkan penyesuaian agar program tetap bisa dijalankan,” katanya.
Ia juga menyinggung munculnya pertanyaan publik mengenai kriteria penerima bantuan pendidikan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah secara realistis.
“Tidak semua bisa langsung terakomodasi karena kemampuan anggaran juga terbatas,” ujarnya.
Sarkowi mengungkapkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah turut terpengaruh oleh penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur. Ia mencatat APBD mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun.
“Anggaran harus dibagi untuk banyak sektor, tidak hanya pendidikan,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran, Sarkowi menilai lemahnya komunikasi pemerintah dalam menyosialisasikan program turut memicu polemik di masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang utuh dan berkelanjutan.
“Sosialisasi tidak cukup dilakukan secara seremonial, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemanfaatan media digital perlu dioptimalkan agar informasi kebijakan dapat diakses secara luas.
“Ini menyangkut hak publik untuk tahu, jadi semua kanal komunikasi harus dimaksimalkan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sarkowi mengajak masyarakat untuk tetap mengawal kebijakan pemerintah secara kritis namun proporsional. Ia meminta publik memberi ruang bagi program untuk berjalan dan dievaluasi secara objektif.
“Pengawasan itu penting, tetapi kebijakan juga perlu kesempatan untuk membuktikan manfaatnya,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
