Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan menengah di Kalimantan Timur kembali menyisakan kegelisahan, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari pusat fasilitas pendidikan. Di sejumlah wilayah, keterbatasan sekolah menengah atas perlahan membangun ancaman putus sekolah yang nyata bagi generasi muda.
“Situasi ini menciptakan kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr Andi Satya Adi Saputra.
Masalah tersebut mencuat di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun yang hingga kini belum memiliki SMA. Ketiadaan sekolah lanjutan dinilai mempersempit ruang belajar lulusan SMP.
“Empat kecamatan ini menjadi contoh wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan menengah,” kata Andi.
Kondisi itu memaksa sebagian orang tua mencari alternatif dengan memindahkan anak ke kecamatan lain atau bahkan ke luar kabupaten. Langkah tersebut dianggap sebagai pilihan terakhir demi kelangsungan pendidikan.
“Banyak keluarga akhirnya memilih relokasi sekolah meski harus berpisah jarak dan menanggung biaya tambahan,” ujarnya.
Namun, pilihan tersebut tidak tersedia bagi semua kalangan. Pelajar dari keluarga kurang mampu menghadapi risiko berhenti sekolah akibat jauhnya lokasi sekolah dan tingginya biaya transportasi.
“Bagi sebagian siswa, kendala ekonomi menjadi tembok penghalang untuk melanjutkan pendidikan,” tutur Andi.
Ia menyampaikan bahwa persoalan ketimpangan pendidikan bukanlah isu baru, tetapi semakin terasa seiring terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
“Masalah ini sudah lama ada, namun keterbatasan fiskal membuat penyelesaiannya berjalan lambat,” kata dia.
Menurut Andi, persoalan tersebut tidak dapat dipersempit sebagai kebutuhan pembangunan fisik semata. Dampaknya menyentuh aspek sosial yang lebih luas, terutama masa depan generasi muda di wilayah terpencil.
“Yang dipertaruhkan adalah masa depan anak-anak dan pemerataan kesempatan belajar,” jelasnya.
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat turut disebut sebagai faktor penghambat pembangunan SMA baru. Meski begitu, DPRD menilai dampak sosial dari ketertinggalan pendidikan jauh lebih besar.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengorbankan hak pendidikan masyarakat,” tegas Andi.
Tanpa langkah percepatan, arus perpindahan pelajar ke daerah lain diperkirakan akan terus berlangsung. Di sisi lain, siswa yang tidak mampu berpindah berpotensi kehilangan kesempatan belajar.
“Jika dibiarkan, risiko putus sekolah akan semakin tinggi,” ujarnya.
Andi juga menyoroti mulai terlihatnya perbedaan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap dinilai lebih maju dibandingkan daerah yang tertinggal.
“Kesenjangan ini bisa menjadi masalah jangka panjang bagi pembangunan daerah,” katanya.
Oleh karena itu, DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah untuk segera memetakan prioritas pembangunan SMA serta membuka peluang pendanaan alternatif melalui koordinasi lintas pemerintahan.
“Harapan kami, pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas, karena setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang setara,” pungkas Andi. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
