Ulasankaltim.id, Samarinda – Meningkatnya angka HIV/AIDS di Kalimantan Timur kembali menjadi peringatan keras tentang rapuhnya benteng edukasi kesehatan seksual di tengah masyarakat. Di balik data yang terus bertambah, tersimpan persoalan laten berupa minimnya pemahaman publik terhadap risiko penularan dan cara pencegahan penyakit tersebut.
DPRD Kalimantan Timur menilai persoalan HIV/AIDS tidak bisa dilihat semata sebagai isu kesehatan, melainkan juga kegagalan sistem edukasi yang belum memberi ruang cukup bagi pembahasan kesehatan reproduksi.
“Masalah utamanya bukan hanya penularan, tetapi juga keterbatasan akses informasi yang benar di lingkungan pendidikan formal,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti.
Menurut Damayanti, daerah perkotaan dengan mobilitas tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan masih mencatat angka penyebaran yang patut diwaspadai. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa pendekatan pencegahan perlu diperkuat.
“Data menunjukkan kasus di kota besar masih berada pada level yang mengkhawatirkan,” katanya.
Ia menambahkan, rendahnya literasi masyarakat menjadi faktor yang turut memperparah situasi. Banyak warga dinilai belum memahami jalur penularan HIV/AIDS maupun langkah-langkah proteksi diri.
“Tanpa pemahaman yang benar, risiko penyebaran akan terus berulang,” ucap Damayanti.
Lebih lanjut, Damayanti menjelaskan bahwa praktik penggunaan jarum suntik tidak steril serta hubungan seksual tanpa pengaman masih menjadi penyebab dominan penularan. Namun, informasi mengenai hal tersebut belum tersampaikan secara luas.
“Ini fakta yang harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat bisa waspada,” tuturnya.
Upaya pencegahan, kata Damayanti, kerap terhambat oleh anggapan bahwa pembahasan kesehatan reproduksi adalah hal sensitif. Akibatnya, pelajar dan remaja justru kehilangan akses terhadap pengetahuan dasar yang penting.
“Sudah saatnya kita berhenti menganggap isu HIV/AIDS sebagai topik yang tabu,” tegasnya.
Selain minimnya edukasi, stigma sosial terhadap penyintas HIV/AIDS juga menjadi sorotan DPRD Kaltim. Damayanti menilai diskriminasi masih membuat banyak orang enggan melakukan pemeriksaan dini.
“Stigma hanya mendorong orang menjauh dari layanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan yang lebih manusiawi perlu dikedepankan dalam penanganan HIV/AIDS. Menurutnya, pemahaman publik harus diarahkan pada pencegahan, bukan pengucilan.
“Yang penting adalah bagaimana masyarakat tahu cara melindungi diri dan orang lain,” kata Damayanti.
Dalam konteks jangka panjang, DPRD Kaltim mulai mendorong agar pendidikan kesehatan seksual diperkenalkan sejak usia sekolah. Wacana ini diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat kerentanan tinggi.
“Edukasi sejak dini adalah langkah strategis untuk menekan risiko penularan,” ujarnya.
Damayanti menegaskan bahwa keterbukaan informasi di sekolah tidak boleh lagi ditunda. Ia menilai langkah tersebut sebagai investasi penting bagi generasi muda.
“Memberikan pengetahuan yang benar adalah bentuk perlindungan nyata bagi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
