Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah geliat pembangunan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah jembatan megah berdiri membentang namun belum sepenuhnya memberi manfaat. Jembatan Pulau Balang, yang diharapkan menjadi urat nadi konektivitas antara Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan kawasan IKN, hingga kini masih belum dibuka permanen untuk masyarakat.
Padahal, jembatan tersebut telah rampung secara fisik dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juli 2024. Namun, hingga saat ini akses bagi publik belum dibuka secara penuh, sehingga fungsi strategis jembatan sebagai jalur utama distribusi dan mobilitas belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan di kalangan masyarakat PPU yang telah lama menantikan kehadiran jalur darat alternatif menuju Balikpapan. “Kami melihat jembatan sudah selesai, tetapi masyarakat belum bisa memanfaatkannya secara normal,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin.
Menurut Baharuddin, Jembatan Pulau Balang sejak awal dirancang untuk menjawab kebutuhan konektivitas wilayah, khususnya bagi warga PPU. “Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi harapan masyarakat agar mobilitas dan aktivitas ekonomi bisa lebih lancar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini masyarakat hanya dapat melintasi jembatan tersebut secara terbatas. “Kesempatan melintas baru diberikan saat arus mudik dan balik Lebaran, itupun dengan sistem buka-tutup satu arah,” ungkap Baharuddin.
Baharuddin juga menyampaikan bahwa DPRD Kaltim belum memperoleh penjelasan teknis yang rinci terkait keterlambatan pembukaan akses. “Sampai sekarang belum ada informasi resmi mengenai kendala teknis yang menyebabkan jembatan ini belum difungsikan sepenuhnya,” ujarnya.
Bagi masyarakat PPU, keberadaan Jembatan Pulau Balang memiliki makna strategis bagi perekonomian daerah. Baharuddin menilai jembatan ini berpotensi menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang. “Jika jembatan dibuka permanen, harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau karena distribusi menjadi lebih efisien,” katanya.
Ia menambahkan, selama ini masyarakat masih bergantung pada transportasi air seperti feri dan speedboat. “Biaya logistik masih tinggi karena harus menggunakan moda air, sementara jalur darat sebenarnya sudah tersedia,” tutur Baharuddin.
Selain aspek ekonomi, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk beralih ke jalur darat. “Setelah adanya insiden kapal tenggelam beberapa waktu lalu, warga tentu lebih berhati-hati. Jembatan menawarkan alternatif yang lebih aman dan nyaman,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan bahwa infrastruktur yang telah selesai dibangun tidak seharusnya dibiarkan tanpa fungsi. “Pemerintah perlu segera membuka akses Jembatan Pulau Balang secara permanen agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
