Ulasankaltim.id, Samarinda – Di balik geliat pembangunan di Kalimantan Timur, masih tersimpan cerita tentang sekolah-sekolah yang berdiri dalam keterbatasan. Kondisi inilah yang mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi agar lebih serius memperhatikan layanan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di kawasan perkebunan kelapa sawit.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menilai masih banyak satuan pendidikan di wilayah tersebut yang belum mendapatkan fasilitas yang layak untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Masih terdapat sekolah yang kekurangan sarana, baik dari sisi infrastruktur maupun perlengkapan belajar,” kata Fadly.
Menurutnya, kondisi sekolah di kawasan 3T dan perkebunan tidak dapat dibandingkan dengan sekolah di wilayah perkotaan yang relatif lebih mudah dijangkau.
“Akses yang terbatas dan kondisi sosial ekonomi masyarakat membuat perlakuan kebijakan harus berbeda,” ujarnya.
Fadly menekankan bahwa keberpihakan pemerintah menjadi kunci utama agar anak-anak di wilayah tersebut tidak tertinggal dalam memperoleh pendidikan.
“Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting untuk menjamin hak pendidikan anak-anak,” katanya.
Ia menyebut, salah satu langkah konkret yang perlu segera dilakukan adalah penyediaan anggaran khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi.
“Sekolah-sekolah di wilayah 3T membutuhkan dukungan anggaran yang bersifat khusus dan berkelanjutan,” ujar Fadly.
Selain itu, kebijakan afirmasi dinilai perlu diperkuat untuk memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tidak terbebani biaya pendidikan. “Program afirmasi harus benar-benar menyasar siswa dari keluarga miskin agar mereka tetap bisa bersekolah tanpa hambatan ekonomi,” katanya.
Fadly menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi tidak semata-mata berbentuk bantuan finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan pendidikan.
“Afirmasi adalah wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan,” ucapnya.
Ia menambahkan, subsidi penuh bagi sekolah di wilayah tersebut dapat menjadi strategi untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan.
“Dengan subsidi penuh, sekolah dapat fokus meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa dibebani persoalan biaya,” jelas Fadly.
DPRD Kaltim menilai bahwa pemerataan pendidikan tidak dapat dicapai tanpa dukungan kebijakan yang berpihak pada daerah pelosok.
“Pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan nyata,” katanya.
Melalui rekomendasi ini, DPRD Kaltim berharap Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah konkret dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan pendidikan ke depan.
“Kami berharap kebijakan ini dapat memastikan anak-anak di wilayah 3T dan perkebunan sawit memiliki kesempatan pendidikan yang setara,” tutup Fadly. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
