Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah bentang alam Kalimantan Timur yang masih menyisakan keterbatasan akses, persoalan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan kembali mengemuka. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena menyangkut hajat hidup masyarakat setempat.
Hasanuddin menilai, keberadaan jalan darat yang layak menjadi kebutuhan mendasar bagi warga perbatasan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian penting dari upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Akses jalan yang memadai akan membuka ruang gerak masyarakat dan mempercepat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembangunan jalan tersebut pada tahun anggaran 2026. Target itu, kata dia, harus dikawal bersama agar dapat terealisasi sesuai rencana.
“Kami mendorong agar penyelesaian proyek ini benar-benar menjadi prioritas dan tidak kembali tertunda,” katanya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa kondisi jalan yang rusak parah selama ini telah memicu lonjakan biaya transportasi. Situasi tersebut berdampak langsung pada distribusi barang dan harga kebutuhan pokok.
“Kerusakan jalan membuat biaya angkut meningkat, waktu tempuh semakin lama, dan pada akhirnya harga barang di tingkat masyarakat ikut naik,” tuturnya.
Ia menambahkan, persoalan distribusi semakin kompleks karena masyarakat Mahakam Ulu masih bergantung pada transportasi sungai. Ketika jalur air tidak dapat diandalkan, pilihan akses menjadi sangat terbatas.
“Saat curah hujan menurun dan sungai mengalami pendangkalan, arus logistik ikut terhambat,” jelas Hasanuddin.
Menurutnya, kondisi tersebut mempertegas pentingnya pembangunan jalan darat sebagai infrastruktur penopang utama. Jalan darat dinilai mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan kelancaran mobilitas dan distribusi logistik.
“Jalan bukan hanya sarana penghubung, tetapi penyangga utama kehidupan sosial dan ekonomi warga,” ungkapnya.
Hasanuddin juga menekankan bahwa manfaat pembangunan jalan akan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, aktivitas ekonomi diharapkan tumbuh dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih stabil.
“Jika jalur distribusi lancar, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya tanpa beban biaya tinggi,” ujarnya.
Dalam rangka mempercepat realisasi proyek, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektor. Keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga sektor swasta dinilai sangat penting.
“Kolaborasi semua pihak, termasuk melalui program CSR, perlu diperkuat agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang merata harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan daerah. Ia mengingatkan agar kawasan perbatasan tidak terus tertinggal akibat minimnya infrastruktur.
“Pembangunan tidak boleh hanya berfokus di kota-kota besar, sementara wilayah perbatasan terhambat oleh akses yang buruk,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hasanuddin menyampaikan bahwa percepatan pembangunan jalan di perbatasan merupakan investasi jangka panjang bagi Kalimantan Timur. Ia menilai infrastruktur yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antardaerah.
“Jalan yang baik akan mempercepat arus logistik, membuka kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
