Ulasankaltim.id, Samarinda – Sebuah langkah senyap namun berdampak luas diambil pemerintah ketika urusan ibadah haji dipertemukan dengan strategi ketahanan pangan nasional. Melalui program Beras Haji Nusantara, negara menautkan kebutuhan konsumsi jemaah di Tanah Suci dengan kekuatan produksi beras dalam negeri.
Kebijakan ini digagas Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dan disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (9/2/26). Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan itu, pemerintah memutuskan Indonesia akan mengekspor beras premium ke Arab Saudi. Komoditas tersebut diperuntukkan bagi konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.
Kemenko Pangan dalam keterangan resminya menjelaskan, kebijakan ini menunjukkan pendekatan baru dalam pengelolaan haji. Pemerintah menempatkan logistik jemaah sebagai bagian dari kebijakan lintas sektor yang mencakup pelayanan ibadah, penguatan pangan nasional, dan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional.
Rakortas juga membahas rencana ekspor tersebut dalam kerangka perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Pemerintah menyiapkan landasan regulasi sekaligus memastikan kesiapan produksi dan pengawasan mutu.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, total kebutuhan beras untuk jemaah haji Indonesia diperkirakan mencapai 2.280 ton. Angka itu dihitung dari jumlah jemaah sekitar 205.420 orang serta pola konsumsi selama berada di Makkah, Madinah, dan Armuzna.
Pemerintah menetapkan penggunaan beras produksi nasional dengan spesifikasi mutu tinggi. Beras yang disiapkan termasuk kategori premium, beras butir panjang, dan tingkat pecahan maksimal lima persen.
Selain bahan pokok, pemerintah juga menyusun standar komposisi menu jemaah. Setiap kali makan, jemaah direncanakan menerima porsi nasi 170 gram yang dilengkapi lauk, sayur, dan komponen lain, dengan pengendalian biaya hingga kisaran Rp16.000 per kilogram di dapur penyedia layanan.
Direksi Perum Bulog turut hadir dalam Rakortas, antara lain Direktur Utama Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Operasi Andi Afdal, dan Direktur Pemasaran Febby Novita. Kehadiran mereka menandai keterlibatan langsung BUMN pangan tersebut dalam pelaksanaan program.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kebijakan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan jemaah sekaligus mencerminkan kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan beras nasional. Pemerintah menilai stok dalam negeri tetap aman untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor khusus tersebut.
Bulog melaporkan proses produksi beras premium telah berjalan, mencakup uji laboratorium, sertifikasi halal, penyiapan kemasan, dan koordinasi pengiriman ke Jeddah. Pengiriman awal direncanakan sebanyak 2.280 ton pada pekan ketiga Februari 2026.
Melalui kerja sama Kementerian Haji dan Umrah, Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, serta instansi lain, program Beras Haji Nusantara diarahkan untuk memastikan jemaah mengonsumsi beras nasional dengan standar yang ditetapkan. Kebijakan ini sekaligus menempatkan sektor pangan sebagai bagian dari diplomasi Indonesia di tingkat global. (Fdy)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
