Ulasankaltim.id, Samarinda – Di balik sorotan tajam terhadap kualitas pelayanan publik di daerah, satu pesan kembali menggema dari Kalimantan Timur: masa depan birokrasi ditentukan oleh kualitas aparatur yang menjalankannya. Di tengah harapan masyarakat akan layanan yang cepat dan profesional, peningkatan mutu ASN kini menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Husni Fahrudin yang dikenal dengan sapaan Ayub, menilai bahwa sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pelayanan publik yang kuat. Menurutnya, kemampuan ASN harus terus diasah agar birokrasi mampu mengikuti tuntutan zaman.
“Kualitas ASN adalah penentu utama baik tidaknya pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ayub mengatakan, arah kebijakan pemerintah pusat sudah memberikan garis tegas bahwa peningkatan kompetensi aparatur menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan, peningkatan kualitas tersebut akan langsung berdampak pada kinerja lembaga pemerintahan.
“Ketika kompetensinya naik, maka kinerjanya juga akan ikut terdongkrak,” katanya.
Namun demikian, ia tidak menutup mata terhadap penilaian masyarakat yang masih kerap mempertanyakan kedisiplinan ASN. Menurutnya, persepsi negatif tersebut harus dijawab dengan perubahan nyata di lingkungan kerja.
“Masih ada anggapan ASN bekerja kurang disiplin, dan ini harus dijawab dengan bukti di lapangan,” tegas Ayub.
Ia menilai, pembenahan disiplin tidak bisa dipisahkan dari pembangunan profesionalisme. Dua aspek tersebut, kata dia, harus berjalan seiring agar wajah birokrasi benar-benar berubah.
“Disiplin tanpa kualitas tidak cukup, dan kualitas tanpa disiplin juga tidak akan maksimal,” katanya.
Selain soal kompetensi, Ayub juga menaruh perhatian besar pada persoalan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer. Ia menilai, ketimpangan insentif masih menjadi salah satu masalah yang memengaruhi semangat kerja aparatur.
“Masalah kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilainya sebagai ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, beban kerja di dua sektor tersebut sangat besar karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memegang peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Gratispol dan Jospol, lanjut Ayub, juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari ASN di kedua sektor tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong adanya perhatian lebih terhadap insentif mereka.
“Program unggulan daerah hanya bisa berhasil jika ASN di lapangan bekerja dengan maksimal,” ujarnya.
Ayub menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal nominal tunjangan, tetapi juga menyangkut penghargaan negara terhadap pengabdian aparatur. Ia menilai, apresiasi yang layak akan berdampak besar terhadap motivasi kerja.
“Jika mereka merasa dihargai, maka tanggung jawab kerja juga akan semakin besar,” katanya.
Ia meyakini, ketika kesejahteraan ASN terpenuhi, maka kualitas layanan publik akan bergerak naik secara signifikan. Menurutnya, masyarakat akan menjadi pihak paling diuntungkan dari proses tersebut.
“Pelayanan yang baik hanya bisa lahir dari aparatur yang sejahtera dan profesional,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Ayub berharap seluruh kebijakan peningkatan kualitas dan kesejahteraan ASN dapat dijalankan secara konsisten ke depan. Ia optimistis, reformasi birokrasi di Kalimantan Timur akan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
