Ulasankaltim.id, Samarinda – Rencana kebijakan libur sekolah selama satu bulan penuh di bulan Ramadan kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan ini memicu beragam pandangan, terutama dari kalangan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampaknya bagi proses belajar mengajar.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Mulawarman, Susilo, mengemukakan sejumlah catatan penting yang patut dipertimbangkan sebelum kebijakan ini diterapkan. Ia menilai keputusan ini berisiko besar terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah.
Menurut Susilo, kebijakan tersebut berpotensi menghambat proses belajar, terutama bagi siswa SMA dan SMK yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi. Persiapan yang terganggu bisa mempengaruhi hasil akademik mereka.
“Libur panjang selama Ramadan berpotensi menyebabkan learning loss, di mana siswa tertinggal materi yang seharusnya disampaikan. Dampak ini akan lebih dirasakan oleh siswa kelas akhir yang memerlukan persiapan khusus menghadapi ujian,” ujar Susilo, Jumat (03/01/2025).
Sebagai langkah alternatif, Susilo mengusulkan pengaturan jadwal belajar yang lebih fleksibel. Ia menyarankan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan durasi lebih singkat, misalnya hingga pukul 10 atau 12 siang.
Setelah waktu belajar, siswa dapat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai spiritual tanpa mengorbankan akademik. Dengan pendekatan ini, keseimbangan antara pendidikan agama dan akademik diharapkan dapat terjaga.
Namun, Susilo juga menyoroti tantangan lain yang tak kalah penting. Mengingat latar belakang agama yang beragam di Indonesia, kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek inklusivitas agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara siswa dengan keyakinan yang berbeda.
Selain itu, penerapan libur panjang selama Ramadan dinilai berpotensi mengganggu kalender akademik nasional. Kekurangan waktu belajar kemungkinan besar harus diimbangi dengan perpanjangan masa belajar di semester berikutnya.
Perpanjangan masa belajar tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada jadwal siswa dan guru. Tidak hanya itu, penyesuaian ini juga berpotensi mengubah efektivitas proses belajar mengajar secara keseluruhan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan nasional.
Di sisi lain, wacana ini juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur pendidikan. Apakah sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran alternatif yang efektif selama Ramadan? Ini menjadi tantangan yang perlu dipikirkan oleh pembuat kebijakan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Agama dan belum mencapai keputusan final.
“Karena ini terkait kebijakan hari libur nasional, keputusan harus melibatkan lintas kementerian. Kami belum dapat mengambil keputusan terkait libur selama Ramadan saat ini,” ujar Abdul Mu’ti singkat.
Masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan pembahasan ini dengan seksama. Pemerintah diminta mempertimbangkan semua aspek sebelum mengeluarkan kebijakan yang akan memengaruhi jutaan siswa di seluruh Indonesia.
“Karena ini terkait kebijakan hari libur nasional, keputusan harus melibatkan lintas kementerian. Kami belum dapat mengambil keputusan terkait libur selama Ramadan saat ini,” ujar Abdul Mu’ti singkat. (FER)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
