Ulasankaltim.id, Samarinda – Anggota DPD RI Dr. Yulianus Semual, S.H., M.Si., menekankan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan sebagai upaya pencegahan bencana banjir dan longsor di Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Rabu (17/12/25), yang membahas keterkaitan antara kerusakan hutan dan meningkatnya risiko bencana alam.
Yulianus menilai deforestasi akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, serta perizinan yang tidak terkendali menjadi salah satu faktor utama terjadinya bencana ekologis di daerah.
“Kerusakan hutan berdampak langsung pada meningkatnya banjir dan longsor. Karena itu, pengelolaan kehutanan harus diperkuat,” ujar Yulianus.
Menanggapi hal tersebut, Susilo, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan hutan secara penuh berada di Kementerian Kehutanan, sementara pemerintah daerah berperan di luar kawasan hutan.
“Kami akan terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, termasuk melalui penguatan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang berada di kabupaten dan kota,” kata Susilo.
Menurutnya, penguatan kelembagaan kehutanan di tingkat tapak menjadi langkah strategis untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus menekan potensi bencana.
Susilo juga menyoroti maraknya praktik illegal logging dan illegal mining serta banyaknya perizinan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk itu, pihaknya akan memperketat pengawasan dan pengendalian perizinan kehutanan.
“Kami akan memastikan perizinan dilaksanakan dengan tata kelola kehutanan yang baik dan benar, termasuk kewajiban pemberdayaan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat yang sejahtera dinilai lebih berperan aktif dalam menjaga hutan dari kerusakan.
Menutup pembahasan, Yulianus berharap pemerintah pusat menjadikan aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan kehutanan nasional.
“Kita ingin hutan tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang. Ini adalah komitmen daerah untuk Indonesia,” tegasnya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
