Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketika kritik berubah menjadi serangan, dan suara rakyat dibalas dengan kebisingan akun anonim, tanda tanya besar pun muncul: ke mana arah demokrasi kita? Di Samarinda, gelombang keresahan mulai menguat setelah Anggota Komisi I DPRD, Adnan Faridhan, secara terbuka mengecam praktik penggunaan buzzer politik yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi.
Dalam pernyataan resminya, Selasa (22/04/2025), Adnan mengecam keras penggunaan akun-akun buzzer untuk menyerang pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Ia menilai, keberadaan buzzer justru merusak tatanan demokrasi dan mengancam kerukunan masyarakat. Menurutnya, kritik seharusnya diterima sebagai bentuk kepedulian, bukan dimusuhi.
“Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Kritik adalah tanda partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Adnan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya akun anonim di media sosial yang menyebarkan informasi tidak berdasar, terutama yang ditujukan kepada tokoh-tokoh kritis.
Ia menyebut fenomena ini sebagai gejala antikritik yang mencerminkan rendahnya kualitas demokrasi. Pemerintah, katanya, harus menjadi contoh dalam menerima kritik secara dewasa.
Lebih jauh, Adnan mengaku pernah menjadi sasaran serangan buzzer saat menyuarakan sejumlah isu. Ia bahkan menyebutkan bahwa rekannya di Komisi IV, Bang Anhar, turut mengalami hal serupa.
Bang Anhar diketahui mengkritik beberapa proyek strategis seperti revitalisasi Pasar Pagi, pembangunan Teras Samarinda, dan proyek terowongan. Tak lama berselang, muncul serangan bersifat pribadi terhadap dirinya.
“Baru menyampaikan kritik, langsung muncul isu-isu pribadi yang tidak berdasar. Ini bukan budaya demokrasi yang sehat,” tutur Adnan.
Menurutnya, penyebaran isu pribadi yang tidak terbukti hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan ketegangan sosial di masyarakat.
Ia juga menyebut beberapa akun media sosial seperti “Bambu Pemersatu” dan “@hukum_aja_dulu” yang dinilai konsisten menyebarkan narasi menyimpang terhadap tokoh-tokoh tertentu.
Adnan menilai bahwa jika ada keterlibatan pihak pemerintah dalam aktivitas buzzer ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka hal itu patut disesalkan.
“Kalau benar ada keterlibatan pemerintah, itu mencoreng etika berdemokrasi. Pemerintah seharusnya memberi contoh,” katanya.
Meski mendapat serangan, Adnan menegaskan tidak akan mundur dari komitmennya menyampaikan kritik yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.
Ia menilai, menyampaikan pendapat adalah bagian dari tugas wakil rakyat yang tidak bisa dihentikan oleh tekanan dari pihak manapun.
Di tengah tensi politik pasca-Pemilu dan Pilkada, Adnan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan konflik dan mulai bersatu demi pembangunan daerah.
“Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya kita bekerja bersama, bukan saling menjatuhkan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang disebar melalui akun-akun anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Adnan menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara santun dan disertai solusi, agar tidak sekadar menyalahkan tetapi juga memberi arah perbaikan.
“Kalau mengkritik, bawalah juga solusi. Itulah bentuk partisipasi yang sehat,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Adnan mengingatkan bahwa demokrasi akan tumbuh jika ruang diskusi dan kritik tetap dijaga. Jika ruang itu dibungkam, maka kepercayaan publik terhadap institusi akan tergerus.
“Jangan biarkan perbedaan pandangan memecah kita. Demokrasi hanya hidup jika kita mau mendengarkan satu sama lain,” pungkasnya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
