Ulasankaltim.id, Samarinda – Di penghujung tahun anggaran 2025, satu per satu suara warga dari pelosok Kalimantan Timur akhirnya berhimpun di meja parlemen. Seluruh anggota DPRD Kalimantan Timur resmi menuntaskan agenda reses akhir tahun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap konstituen.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang terhimpun masih didominasi kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Warga masih banyak menyampaikan soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta akses jalan dan jembatan,” ujarnya.
Ia menilai, pola aspirasi tersebut cenderung berulang dari tahun ke tahun.
“Dalam setahun ada tiga masa reses, dan pada setiap periode itu, masukan masyarakat relatif sama,” kata Yenni.
Menurutnya, kondisi tersebut juga dirasakan hampir di seluruh daerah pemilihan.
“Hampir seluruh fraksi menerima aspirasi dengan pola kebutuhan yang serupa,” tuturnya.
Tidak hanya berkutat pada layanan dasar, warga juga menaruh harapan besar terhadap kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi daerah.
“Masyarakat juga menginginkan adanya perhatian serius terhadap peningkatan perekonomian,” ucapnya.
Jika disimpulkan, Yenni menyebut kebutuhan warga mencakup berbagai sektor strategis.
“Yang paling menonjol adalah perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, serta penguatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa seluruh anggota dewan telah melaksanakan tugas reses secara penuh hingga tuntas.
“Alhamdulillah, seluruh 55 anggota DPRD telah menyelesaikan reses dan tidak ada yang tertinggal,” katanya.
Menanggapi isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang sempat menjadi perhatian publik, Yenni menegaskan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan agenda reses.
“Pemotongan TKD itu tidak ada hubungannya dengan reses DPRD,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dampak terbesar dari penyesuaian anggaran justru dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang terdampak bukan DPRD, melainkan masyarakat karena defisit anggaran kita cukup besar,” ujarnya.
Yenni menyebut defisit daerah saat ini mencapai angka yang signifikan. “Defisit kita sekitar enam triliun rupiah,” katanya.
Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap arah kebijakan ke depan.
“Dengan pemerintahan baru dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, saya yakin akan ada langkah untuk meminimalkan dampak defisit bagi masyarakat,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
