Ulasankaltim.id, Samarinda – Langkah-langkah kaki para tenaga honorer dari berbagai instansi di Kalimantan Timur terdengar mantap saat memasuki halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/8/25). Di bawah terik matahari, mereka datang membawa satu tujuan: menagih janji pemerintah untuk memberikan kejelasan nasib dan status kepegawaian mereka.
Kehadiran mereka bukan untuk menggelar aksi besar, melainkan menyerahkan langsung surat permohonan audiensi yang telah diajukan sejak pertengahan Juni lalu.
Tujuan utama mereka adalah bertemu Gubernur secara langsung untuk membicarakan kejelasan status kepegawaian, khususnya peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedatangan para honorer ini terjadi di tengah situasi lalu lintas yang padat akibat aksi komunitas ojek online dan pengemudi transportasi daring di kawasan tersebut.
Dalam suasana itu, para honorer bertemu Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, yang kebetulan berada di lokasi dan memutuskan untuk ikut mengawal langkah mereka.
Para tenaga honorer yang hadir berasal dari berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), hingga Dinas Kehutanan.
Masa pengabdian mereka bervariasi, mulai dari tujuh tahun hingga lebih dari dua puluh tahun.
Sebagian besar belum masuk dalam database penerimaan PPPK dan masih berstatus tenaga honorer kontrak.
“Hari ini kita di kantor gubernur. Kebetulan ada demo ojol dan driver online. Saya bertemu teman-teman honorer yang ingin mediasi ke Gubernur. Harapannya semoga cepat ketemu,” kata Abdul Giaz.
Menurut Ketua Non Database R4 Kaltim dari Dispora, Muhammad Rizky Pratama, permohonan audiensi ini berangkat dari janji Gubernur saat melakukan inspeksi bersama Komisi II DPRD beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu, Gubernur menyatakan akan memperjuangkan tenaga honorer di Kaltim.
Janji tersebut menjadi harapan utama mereka agar kebijakan yang berpihak kepada honorer segera terwujud.
Para honorer juga menyoroti penurunan signifikan jumlah PNS di Kaltim.
Berdasarkan data yang mereka kutip dari Gubernur, jumlah PNS diperkirakan turun dari 14.000 menjadi 7.000 pada tahun 2026.
Mereka menilai kondisi ini seharusnya membuka peluang besar bagi honorer yang belum terakomodasi untuk diangkat menjadi PPPK.
Meski sudah mengirim surat permohonan pada 16 Juni 2025, mereka mengaku belum mendapat respons resmi.
Hingga kedatangan mereka ke Kantor Gubernur, belum ada tanda-tanda undangan atau ajakan pertemuan dari pihak pemerintah provinsi.
“Untuk isi surat, kami mengacu pada pernyataan Gubernur bahwa akan memperjuangkan honorer di Kaltim. PNS dari 14.000 akan berkurang jadi 7.000 di tahun 2026,” jelas Rizky.
Abdul Giaz menilai peluang pengangkatan honorer terbuka lebar, apalagi tahun depan sekitar seribu pegawai akan pensiun.
Menurutnya, formasi kosong itu dapat diisi oleh tenaga honorer yang sudah lama mengabdi sehingga tidak perlu ada rekrutmen baru dari luar daerah.
Ia juga menegaskan perlunya respons cepat dari Gubernur agar persoalan ini segera menemukan solusi.
Di lapangan, sejumlah honorer juga menghadapi persoalan keterlambatan pembayaran gaji.
Salah satunya adalah Fajar Indrayani, guru di SKOI Kaltim Palaran, yang mengaku belum menerima gaji hampir dua bulan karena kontrak belum diperpanjang.
Kontrak yang hanya berlaku triwulan membuat jeda perpanjangan sering menghambat pembayaran gaji.
Fajar mengaku menanggung keluarga besar dengan enam anak dan terpaksa mengandalkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kontrak kami belum diperpanjang. Dari bulan 7 sampai sekarang belum gajian,” ungkap Fajar.
Abdul Giaz menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut dari Gubernur, ia akan membawa persoalan ini ke DPRD.
Ia berencana mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan pihak terkait agar ada kepastian status bagi para honorer.
Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan status berpotensi memicu aksi lapangan yang mengganggu ketertiban.
Meski jumlah honorer tidak banyak, potensi kemacetan atau penutupan jalan tetap ada jika aksi dilakukan.
“Semoga Gubernur merespons dan secepatnya bertemu agar ada solusi terbaik untuk kesejahteraan mereka. Optimis, insya Allah,” tutup Abdul Giaz. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
