Ulasankaltim.id, Samarinda – Hujan yang mengguyur Samarinda belakangan ini seakan membuka lebih dari sekadar genangan air di jalan raya. Proyek pembongkaran median jalan yang tengah berjalan justru menimbulkan tanda tanya publik mengenai kesiapan perencanaan infrastruktur di tengah kondisi cuaca ekstrem.
Di sejumlah ruas jalan, median yang telah dibongkar terlihat belum ditangani secara tuntas. Permukaan jalan yang terbuka tanpa penutup sementara memunculkan kekhawatiran akan risiko keselamatan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan tahapan kerja sejak awal proyek dimulai. Menurutnya, pelaksanaan yang tidak sinkron dengan kesiapan material menunjukkan kurangnya mitigasi risiko.
“Pembongkaran median dilakukan lebih dulu, sementara material belum tersedia. Ini menunjukkan perencanaan yang belum matang,” ujar Afif.
Ia menjelaskan bahwa pembukaan median jalan tanpa penanganan lanjutan berpotensi memperbesar limpasan air hujan ke badan jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya saat lalu lintas padat.
“Ketika hujan turun, air tidak tertahan dan langsung mengalir ke jalur kendaraan. Dampaknya bisa meningkatkan risiko kecelakaan,” katanya.
Afif juga menyoroti kondisi di Jalan Pahlawan yang dinilai cukup memprihatinkan. Median yang telah dibongkar di kawasan tersebut, lanjutnya, dibiarkan terbuka meski cuaca kerap berubah secara tiba-tiba.
“Di beberapa titik, median sudah terbuka cukup lama dan belum ada penanganan lanjutan. Ini sangat berisiko bagi pengendara,” ucapnya.
Selain aspek keselamatan, Afif turut menyinggung nilai anggaran proyek yang disebut mencapai sekitar Rp5 miliar. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran apabila pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan gangguan baru.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pelaksanaan lebih tertib dan tidak menambah masalah bagi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Afif, proyek infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada capaian fisik. Ia menekankan pentingnya perhitungan dampak lingkungan, arus lalu lintas, dan kondisi cuaca sebagai bagian dari perencanaan teknis.
“Mitigasi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target pekerjaan,” katanya.
Ia menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila risiko tidak dikelola dengan baik. Pengguna jalan, kata Afif, terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang tidak aman akibat pekerjaan yang belum tuntas.
“Pada akhirnya masyarakat yang menanggung konsekuensinya, sementara mereka hanya ingin jalan yang aman dan nyaman,” ujarnya.
DPRD Kalimantan Timur pun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Afif berharap pengawasan tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses sejak tahap awal.
“Tanpa perencanaan dan mitigasi yang jelas sejak awal, kualitas proyek dan manfaatnya bagi publik akan sulit tercapai,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
