Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah tekanan fiskal yang menurun tajam, Kalimantan Timur memasuki fase krusial dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Dengan anggaran yang terpangkas hampir sepertiga, pemerintah provinsi dihadapkan pada pertanyaan besar: program mana yang tetap dipertahankan, dan bagaimana pembangunan bisa terus berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat?
Pertanyaan itu dijawab Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang menegaskan bahwa proses pembangunan tidak akan terhenti meski APBD mengalami penurunan signifikan. Penegasan itu disampaikan usai Rapat Paripurna ke-47 pada Minggu malam (30/11/2025) lalu.
APBD 2026 yang disepakati berada pada kisaran Rp15 triliun, mengalami penurunan hampir Rp6 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan mengatur ulang prioritas pembangunan.
Hasanuddin menyampaikan bahwa perubahan postur anggaran tentu mempersempit ruang gerak pemerintah. Namun, perubahan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program-program strategis.
“Kondisi fiskal ini memang menurun, tetapi pembangunan tetap harus berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program akan lebih selektif, dengan fokus pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan menjadi prioritas utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Prioritas diarahkan pada pendidikan karena berpengaruh langsung pada pembangunan manusia,” kata Hamas.
Menurutnya, penguatan kualitas SDM adalah kunci agar Kaltim tidak sekadar melanjutkan program lama, tetapi mampu memberikan manfaat lebih luas di berbagai kabupaten dan kota. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi pembangunan jangka panjang.
Selain pendidikan, sejumlah program unggulan gubernur juga dipastikan tetap berjalan. Program seperti Gratispol dan Jospol tetap menjadi komitmen pemerintah provinsi meski harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang menurun.
“Termasuk program-program gubernur seperti Gratispol dan Jospol. Pemerintah tetap berupaya menjalankannya sesuai komitmen,” tegasnya.
Sementara itu, terkait bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten dan kota dalam APBD 2026, Hasanuddin mengaku belum mengetahui angka finalnya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih menyusun rincian tersebut. “Saya belum mengetahui berapa besarannya,” katanya.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu layanan dasar maupun program pembangunan prioritas. Tahun 2026 disebut sebagai momentum penataan ulang kebijakan fiskal sekaligus ujian ketahanan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan anggaran. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
