Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah sorotan publik terhadap arah pembangunan daerah, suara Fraksi Golkar menggema dari ruang sidang DPRD Kalimantan Timur, menandai komitmen politik untuk membuka ruang investasi yang lebih luas bagi masa depan ekonomi Benua Etam. “Investasi adalah napas pertumbuhan daerah,” menjadi pesan awal yang mengawali sikap fraksi tersebut.
Pandangan itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, dalam Rapat Paripurna ke-45 yang berlangsung pada Sabtu malam, 29 November 2025 lalu. Agenda rapat memuat pembahasan Nota Penjelasan Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kalimantan Timur Tahun 2026.
Fraksi Golkar menilai bahwa pembentukan iklim investasi yang kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha menjadi syarat utama untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global.
Menurut Syahariah, percepatan perizinan, pemangkasan regulasi yang berbelit, serta peningkatan kualitas layanan publik harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menarik investor baru.
“Transparansi layanan dan regulasi yang sederhana akan mempercepat pergerakan modal masuk ke Kalimantan Timur dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain investasi, Fraksi Golkar juga menempatkan penguatan ekonomi hijau dan pengembangan industri manufaktur sebagai strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif.
Optimalisasi sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan tetap dinilai penting, namun harus diimbangi dengan prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan kerentanan ekonomi di masa depan.
Fraksi Golkar turut menegaskan bahwa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Kaltim memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Syahariah menekankan bahwa program CSR idealnya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Di sisi fiskal, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap stabilitas Pendapatan Asli Daerah yang mampu bertahan di angka Rp10,75 triliun, meskipun penerimaan dari dana transfer pusat mengalami penurunan.
Kondisi tersebut dipandang sebagai bukti meningkatnya kemandirian fiskal Kalimantan Timur yang kini mencapai sekitar 75,70 persen. Namun, Fraksi Golkar tetap mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi baru agar ketahanan keuangan daerah semakin kuat pada tahun-tahun mendatang. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
