Ulasankaltim.id, Samarinda – Suasana pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda mendadak menjadi sorotan publik. Di balik aktivitas medis yang padat, muncul dugaan ketidaksesuaian data kapasitas kamar pasien yang memantik reaksi cepat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur.
Laporan warga mengenai sulitnya mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit milik pemerintah daerah itu menjadi pemicu utama langkah tegas pemerintah provinsi. Wakil Gubernur Kaltim disebut telah memberikan instruksi agar dilakukan penelusuran mendalam atas permasalahan tersebut.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinkes Kaltim segera menyiapkan proses audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pelaporan kapasitas kamar di RSUD AWS. Audit ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik terhadap transparansi layanan kesehatan di rumah sakit rujukan utama tersebut.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengungkapkan bahwa tim dari Wakil Gubernur menemukan adanya perbedaan antara data resmi dan kondisi di lapangan. Menurutnya, temuan itu menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem informasi dan pelaporan yang digunakan rumah sakit.
“Informasi dari tim Wakil Gubernur cukup mengejutkan karena terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi faktual. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).
Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa rumah sakit sempat melaporkan kamar dalam kondisi penuh, padahal masih ditemukan sejumlah ruang kosong yang belum difungsikan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas manajemen kapasitas di RSUD AWS.
Dinkes menilai, bila dugaan ketidaksesuaian itu benar terbukti, maka sistem pelaporan dan monitoring kapasitas tempat tidur harus segera dibenahi. Langkah perbaikan dinilai penting agar data yang disampaikan ke publik benar-benar mencerminkan situasi aktual.
Sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Kalimantan Timur, RSUD AWS memegang peran vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, setiap kendala teknis yang muncul dapat berdampak luas pada akses pasien di wilayah lain.
Selain melakukan audit internal, pemerintah provinsi juga menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi kekurangan ruang rawat inap. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan hotel atlet di kawasan RS Korpri sebagai tempat perawatan sementara bagi pasien dengan kondisi stabil.
Menurut Jaya, opsi tersebut dapat menjadi langkah cepat tanpa menurunkan kualitas layanan medis. “Kami akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di RS Korpri agar standar pelayanan tetap terjaga. Namun, langkah ini hanya diterapkan bila situasi benar-benar mendesak,” ujarnya.
Fokus utama Dinkes saat ini, lanjut Jaya, adalah memperkuat kapasitas pelayanan di RSUD AWS agar tidak terjadi penumpukan pasien. Pemerintah provinsi, kata dia, telah menjamin pembiayaan kesehatan bagi warga, sehingga rumah sakit harus memastikan pelayanan berjalan maksimal.
Ia juga meminta pihak manajemen rumah sakit segera memperbaiki ruang yang rusak atau tidak layak digunakan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran dan memperbolehkan penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk perbaikan fasilitas.
“Kami mendorong pihak rumah sakit segera memaksimalkan seluruh potensi ruang perawatan. Jika ada yang kosong karena belum layak, segera diperbaiki. Dana BLUD dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan,” tegas Jaya menutup pernyataannya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
