Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang kekosongan jabatan kembali menyelimuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sepuluh perangkat daerah strategis masih dikendalikan oleh pelaksana tugas, sebuah kondisi yang memunculkan pertanyaan besar tentang arah dan stabilitas tata kelola pemerintahan di penghujung 2025.
Situasi ini tak luput dari perhatian DPRD Kaltim. Komisi I menilai bahwa absennya pejabat definitif pada level eselon II dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan jalannya program pembangunan di berbagai sektor.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya mendorong penyelesaian masalah ini melalui komunikasi langsung dengan instansi terkait. “Kami sudah menyampaikan kebutuhan percepatan ini kepada BKD dan BPSDM Kaltim agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa rangkap jabatan yang dijalankan beberapa pejabat bukanlah pilihan ideal, mengingat setiap OPD memiliki fungsi yang tidak dapat disamaratakan. “OPD memiliki karakter dan kebutuhan kompetensi berbeda, sehingga jabatan eselon II seharusnya dipegang oleh pejabat yang fokus, bukan rangkap tugas,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltim juga mencermati dinamika internal birokrasi yang diperparah oleh gelombang pensiun. Menurut laporan yang mereka terima, sekitar 200 pejabat eselon III akan memasuki masa purnatugas dalam waktu dekat.
“Jumlah ASN yang segera pensiun cukup banyak, dan hal ini perlu dipersiapkan agar pelayanan publik tidak terganggu,” tutur Salehuddin.
Untuk mengantisipasi kekosongan yang semakin meluas, Komisi I mendorong pemprov mempercepat seleksi pejabat definitif, khususnya pada jabatan eselon II. Ia menargetkan seluruh posisi dapat terisi pada awal tahun anggaran 2026. “Kami berharap proses pengisian berlangsung cepat sehingga seluruh posisi Plt segera berganti pejabat definitif di awal 2026,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menata jabatan hingga tingkat kepala bidang dan sekretaris dinas. Struktur yang lengkap dipandang sebagai syarat agar program pembangunan tahun depan dapat berjalan lebih stabil. “Ketika terjadi pergantian atau kekosongan pejabat, ritme administrasi cenderung melambat. Karena itu, struktur harus segera dipenuhi,” tambahnya.
Adapun jabatan eselon II yang belum memiliki pemimpin definitif antara lain Kepala Dinas Perkebunan, BKD, Dinas Perhubungan, Disdikbud, Dispora, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, kekosongan juga terjadi pada Bapenda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dan RS Kanujoso Djatiwibowo.
Hingga kini, publik menantikan langkah tegas Pemprov Kaltim untuk mengakhiri kekosongan jabatan tersebut, agar roda pemerintahan tetap bergerak efektif dan program pembangunan dapat terlaksana dengan optimal. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
