Ulasankaltim.id, Samarinda – Suara kegelisahan publik terhadap arah kebijakan pendidikan kembali menguat di Kalimantan Timur. “Kami ingin kejelasan, bukan sekadar janji,” demikian kutipan aspirasi warga yang mencuat dalam laporan hasil reses DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait Program Gratispol.
Isu tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Senin siang, 1 Desember 2025. Rapat itu menjadi forum penyampaian hasil reses masa sidang III tahun 2025 dari seluruh fraksi.
Program Gratispol yang dirancang sebagai kebijakan bantuan pendidikan gratis justru memunculkan banyak pertanyaan teknis di tengah masyarakat. Ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan menjadi perhatian utama warga di berbagai daerah.
Perwakilan Fraksi Demokrat dan PPP, Agus Aras, menyampaikan bahwa kegamangan terbesar datang dari orang tua mahasiswa dan mahasiswa itu sendiri. Mereka mempertanyakan kepastian siapa yang berhak menerima manfaat program tersebut.
“Masyarakat ingin tahu apakah mahasiswa yang sudah berada di semester lanjut tetap mendapatkan program ini atau hanya berlaku untuk mahasiswa baru. Mereka juga menanyakan perbedaan Gratispol dengan beasiswa yang selama ini sudah berjalan,” kata Aras dalam forum paripurna.
Ketidakpastian itu dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat jika tidak segera dijawab melalui regulasi teknis yang jelas. Warga menginginkan kebijakan yang dapat diakses setara dan transparan.
Tidak hanya di sektor pendidikan tinggi, masyarakat juga menunggu kepastian terkait bantuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Salah satu yang disorot adalah rencana penyediaan atribut sekolah gratis oleh Pemprov Kaltim.
Aspirasi lain yang mengemuka berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan. Sejumlah daerah seperti Kutai Timur dan Balikpapan disebut masih kekurangan gedung SMA dan SMK untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah peserta didik.
Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Kaltim tidak semata menyangkut bantuan biaya, tetapi juga mencakup kesiapan fasilitas sebagai penopang layanan belajar yang layak.
Agus Aras menegaskan bahwa seluruh temuan dan masukan masyarakat selama reses tidak berhenti sebagai catatan semata. DPRD akan menjadikannya dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Semua aspirasi ini kami himpun untuk menjadi pertimbangan strategis dalam merumuskan program dan kebijakan tahun berikutnya agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut sekaligus mencerminkan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keberpihakan kebijakan pendidikan daerah. Masyarakat menginginkan program yang tidak hanya populis, tetapi juga terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan menguatnya tuntutan transparansi itu, DPRD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu mengawal kebijakan pendidikan secara konsisten, agar Program Gratispol benar-benar menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan, bukan sekadar simbol kebijakan. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
