Ulasankaltim.id, Samarinda – Derasnya banjir bandang yang menyapu sejumlah wilayah di Sumatera menjadi potret nyata rapuhnya hubungan manusia dengan alam. Di tengah puing dan aliran air berlumpur, peristiwa itu kembali menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menyisakan konsekuensi serius yang tak bisa dihindari.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menilai bencana tersebut sebagai sinyal peringatan keras bagi seluruh daerah, termasuk Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa banjir bandang bukan sekadar bencana alam, melainkan dampak dari aktivitas manusia.
“Kejadian ini harus kita maknai sebagai peringatan serius tentang pengelolaan lingkungan,” ujar Nurhadi.
Menurut Nurhadi, masih ada pandangan yang menganggap deforestasi sebagai proses yang lumrah dalam pembangunan. Namun, ia menilai realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Memang ada pernyataan yang menyebut deforestasi itu biasa, tetapi kejadian di Sumatera membuktikan bahwa dampaknya sangat berbahaya,” katanya.
Ia menambahkan, alam secara konsisten memberikan respons terhadap perlakuan manusia. Banjir bandang, kata dia, merupakan bentuk peringatan yang tidak bisa diabaikan.
“Ketika alam rusak, maka alam akan merespons. Banjir bandang ini adalah sinyal yang sangat jelas,” ucapnya.
Nurhadi juga menyoroti material yang terbawa arus banjir, khususnya kayu gelondongan dalam jumlah besar. Temuan tersebut, menurutnya, mencerminkan kondisi hutan di wilayah hulu.
“Banjir itu tidak hanya membawa air, tetapi juga kayu-kayu yang menunjukkan adanya aktivitas pembalakan yang masif,” jelasnya.
Meski disebut tidak lagi bernilai ekonomis, kayu-kayu tersebut dinilai tetap menjadi bukti eksploitasi yang terjadi dalam waktu lama.
“Walaupun kayunya dikatakan lapuk, ini tetap menunjukkan bahwa penebangan sudah berlangsung secara luas,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Lebih jauh, Nurhadi menekankan pentingnya menjadikan peristiwa di Sumatera sebagai pelajaran bagi Kalimantan Timur. Ia mengingatkan agar daerahnya tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Kalimantan Timur harus belajar dari kejadian ini agar bencana serupa tidak terjadi di sini,” tegasnya.
Ia secara khusus menyoroti pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan, termasuk sawit. Menurutnya, sektor tersebut harus diawasi dengan ketat.
“Pembukaan lahan, terutama untuk sawit, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai aturan,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Nurhadi mengungkapkan rencana Komisi II DPRD Kaltim untuk memperkuat koordinasi dengan instansi teknis terkait.
“Kami berencana melakukan hearing dengan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan setelah pembahasan anggaran selesai,” ujarnya.
Ia berharap langkah-langkah pencegahan dapat segera dirumuskan dan dijalankan secara nyata. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi mencegah bencana di masa mendatang.
“Pengelolaan lahan yang bertanggung jawab adalah kunci agar masyarakat terhindar dari risiko bencana,” tutup Nurhadi. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
