ULASANKALTIM.ID, Samarinda – Puluhan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (21/11/2024). Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap dua korban kekerasan yang terjadi di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, pada Jumat (15/11/2024), yang menewaskan seorang warga, Rusel (60), dan menyebabkan luka parah pada Anson (55).
Dalam aksi ini, para demonstran menyampaikan beberapa tuntutan mendesak kepada pemerintah daerah, di antaranya: disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat, penghentian aktivitas tambang ilegal di Kaltim, pencabutan izin perusahaan tambang di Paser, serta penyelidikan lebih lanjut terkait insiden kekerasan terhadap dua warga Dayak di Muara Langon, Kecamatan Muara Kaman, yang diduga dipicu oleh protes terhadap aktivitas tambang yang menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batubara.
Konflik ini bermula dari ketegangan antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang yang dianggap merusak lingkungan dan melanggar hak akses jalan. Warga membangun pos penjagaan sebagai bentuk protes terhadap penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang. Ketegangan semakin meningkat setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Pendeta Veronika Fitriani pada 26 Oktober 2024. Sebelumnya, pada Desember 2023, warga juga sempat melakukan blokade jalan, namun aktivitas tambang tetap berlanjut tanpa ada penyelesaian dari pihak berwenang.
Muhammad Reski Nur Ilman, Ketua Umum Pendidikan Jasmani yang bertindak sebagai Koordinator Lapangan aksi, menegaskan bahwa aksi kali ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa. Ia menyoroti kurangnya respon serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim terkait kasus yang menimpa masyarakat setempat.
“Kami turun ke jalan hari ini karena tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah, terutama dari Pj Gubernur Kaltim. Jika tidak ada langkah nyata, kasus serupa bisa terus berulang,” tegas Reski dalam orasinya.
Aksi solidaritas ini turut melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda, termasuk Universitas Mulawarman, Universitas Politani, dan Universitas Polnes. Para demonstran juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Pj Gubernur Kaltim yang seharusnya mendengarkan langsung aspirasi rakyat. “Pj Gubernur seharusnya hadir untuk mendengarkan langsung suara kami. Kami tidak hanya butuh janji, tetapi tindakan nyata,” ujar Reski.
Namun, aksi ini mendapat perhatian lebih setelah pertemuan antara massa aksi dan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim. H. M. Irfan Prananta, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM, bersama Doni Indrawan, Kepala Bidang Pertambangan, menemui demonstran di depan kantor gubernur. Irfan menyampaikan bahwa meskipun pihak provinsi sangat menyayangkan terjadinya insiden tersebut, kewenangan untuk mengambil langkah lebih lanjut terkait masalah hukum ada di tangan pemerintah pusat.
“Kami sangat menghargai aksi teman-teman mahasiswa, namun kewenangan kami terbatas. Keputusan lebih lanjut harus diambil oleh pemerintah pusat,” jelas Irfan. Terkait masalah penggunaan jalan umum oleh perusahaan tambang, Irfan menambahkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi terbaik.
Aksi solidaritas ini menggambarkan keprihatinan dan keteguhan masyarakat serta mahasiswa Kaltim dalam memperjuangkan keadilan. Mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan operasional perusahaan tambang tidak merugikan lingkungan serta warga sekitar.
Meskipun Pj Gubernur Kaltim tidak hadir, pertemuan dengan perwakilan Dinas ESDM memberikan harapan bahwa langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dapat segera diambil. Para demonstran berharap pemerintah lebih proaktif dalam merespons tuntutan mereka dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Aksi ini menjadi simbol kuat bahwa suara rakyat Kaltim tidak akan diam. Mereka berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara damai dan konstitusional, serta berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, dapat merespons dengan bijak untuk menciptakan kedamaian dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (FDY)
