Ulasankaltim.id, Samarinda – Upaya memperkuat persatuan di tengah kemajemukan bangsa kembali ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan di Kalimantan Timur. Dalam forum tersebut, Anggota DPD RI Dr. Yulianus Henock Sumual menekankan pentingnya Pancasila sebagai instrumen integrasi nasional yang efektif dalam mengelola keberagaman suku di Indonesia.
Kegiatan Sosialisasi MPR RI Ke-I itu digelar pada 9 Februari 2026 di Samarinda dan dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Forum tersebut mengangkat tema “Pancasila sebagai Perekat Keberagaman Suku di Indonesia”.
Dalam pemaparannya, Yulianus menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi nilai yang mengatur relasi antarwarga dalam masyarakat multikultural.
“Pancasila berfungsi sebagai instrumen integrasi nasional karena menjadi dasar nilai dan norma yang mengatur hubungan antarwarga negara dari latar belakang suku yang berbeda,” ujar Yulianus.
Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan adat, bahasa, dan kepentingan ekonomi berpotensi memicu gesekan sosial. Namun, menurutnya, sila Kedua dan Ketiga Pancasila menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang setara sebagai bagian dari satu bangsa.
“Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menolak segala bentuk diskriminasi berbasis suku, sementara prinsip persatuan menempatkan identitas nasional di atas identitas primordial,” katanya.
Yulianus juga menekankan pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Ia menyebut sistem hukum, pendidikan, dan pemerintahan harus dirancang secara inklusif agar tidak memihak kelompok etnis tertentu.
“Inilah yang menjadikan Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi mekanisme etis dan konstitusional dalam menjaga integrasi bangsa,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti strategi aktualisasi Pancasila agar tetap relevan di tengah dinamika sosial dan politik modern. Menurutnya, pendekatan pendidikan harus bersifat transformatif dan kontekstual.
“Pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan normatif. Nilai toleransi, keadilan, dan persatuan harus dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi generasi muda,” ujarnya.
Ia juga menilai keteladanan pemimpin menjadi faktor kunci dalam menjaga efektivitas Pancasila sebagai perekat keberagaman.
“Jika elit politik menunjukkan sikap inklusif dan tidak memanfaatkan isu suku untuk kepentingan kekuasaan, maka masyarakat akan meneladani sikap tersebut,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, MPR RI berharap penguatan nilai Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan Indonesia di tengah keberagaman yang menjadi karakter bangsa. (Fdy)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
