Ulasankaltim.id, Samarinda – Hamparan lahan pertanian di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap. Di balik luasnya areal pertanian tersebut, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi penghambat utama bagi masyarakat dalam mengelola dan memaksimalkan hasil produksi.
Kondisi jalan pertanian yang belum layak serta minimnya fasilitas pendukung membuat aktivitas petani berjalan tersendat. Akses menuju lahan maupun proses pengangkutan hasil panen kerap memakan waktu dan biaya lebih besar akibat infrastruktur yang tidak memadai.
Situasi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin. Ia menilai pembangunan infrastruktur pertanian di Babulu perlu dipercepat agar potensi wilayah tersebut tidak terus tertahan.
“Permasalahan infrastruktur ini sudah lama dirasakan petani dan perlu penanganan yang serius,” ujarnya.
Menurut Baharuddin, perbaikan jalan usaha tani menjadi langkah mendesak yang harus masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Ia menyebut akses jalan yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas petani.
“Masih banyak petani yang kesulitan menuju lahan dan mengangkut hasil panen karena kondisi jalan yang rusak,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Babulu memiliki sumber daya pertanian yang menjanjikan. Namun, tanpa dukungan sarana seperti irigasi dan jaringan penghubung antarwilayah, potensi tersebut sulit berkembang.
“Potensinya besar, tetapi belum didukung infrastruktur yang memadai,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Bendungan Talaki beserta sistem irigasi yang terintegrasi. Menurutnya, proyek tersebut menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
“Pembangunan bendungan dan irigasi harus menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah daerah,” tegas Baharuddin.
Baharuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur strategis tersebut, baik pada APBD Perubahan maupun dalam penyusunan awal APBD 2026.
“Sampai sekarang belum ada anggaran yang secara spesifik mengakomodasi kebutuhan ini,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Babulu melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPRD.
“Ini bukan sekadar janji politik, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Selain infrastruktur pertanian, warga Babulu juga menyampaikan kebutuhan mendesak lainnya, mulai dari penyediaan air bersih, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan yang merata. Baharuddin menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius.
“Semua masukan masyarakat akan kami kawal dalam agenda pengawasan dan penganggaran,” ujarnya.
Ia berharap adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mempercepat pembangunan di Babulu. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Baharuddin optimistis sektor pertanian dapat berkembang pesat.
“Jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, Babulu berpeluang menjadi salah satu lumbung pangan utama di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
