Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketika sebagian wilayah menikmati terang tanpa jeda, sejumlah kampung di Kalimantan Timur masih harus bergulat dengan gelap setiap malam. Kondisi inilah yang mendorong DPRD Kalimantan Timur menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan listrik negara hadir hingga ke pelosok, khususnya di Kabupaten Berau.
Komisi III DPRD Kaltim menyatakan bahwa pemerataan akses listrik menjadi perhatian serius lembaga legislatif daerah tersebut. Menurut DPRD, keterbatasan pasokan energi tidak boleh lagi menjadi penghambat bagi masyarakat kampung untuk berkembang dan menikmati pelayanan dasar.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa listrik merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi secara adil. Ia menilai masih adanya kampung tanpa aliran listrik menunjukkan perlunya kerja lebih cepat dan terkoordinasi. “Listrik bukan fasilitas tambahan, tetapi kebutuhan pokok yang seharusnya dinikmati semua masyarakat tanpa pengecualian,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa urusan teknis kelistrikan berada di bawah kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur. Meski demikian, DPRD disebutnya tidak tinggal diam dan terus melakukan komunikasi lintas sektor.
“Kami sudah berkoordinasi dengan PLN, dan proses penyambungan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan,” katanya.
Menurut Syarifatul, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi secara aktif mendorong percepatan program listrik masuk desa. Upaya tersebut dilakukan agar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan kampung terpencil tidak semakin melebar.
“Percepatan harus menjadi prioritas, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menuturkan, aspirasi mengenai kebutuhan listrik hampir selalu muncul dalam setiap kunjungan kerja DPRD dan Gubernur Kaltim ke kampung-kampung. Hal itu menunjukkan besarnya harapan warga terhadap kehadiran listrik nasional.
“Masyarakat selalu menyampaikan keinginan yang sama, yaitu agar kampung mereka segera teraliri listrik PLN,” ungkapnya.
Kondisi warga yang masih bergantung pada listrik mandiri turut menjadi perhatian DPRD. Selain tidak stabil, biaya yang dikeluarkan masyarakat dinilai cukup tinggi.
“Sebagian warga masih menggunakan genset atau sumber listrik sendiri dengan biaya mahal, dan ini jelas menjadi beban,” ujar Syarifatul.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim bersama instansi terkait berencana menggelar pertemuan khusus dengan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra). Pertemuan tersebut diarahkan untuk mencari solusi percepatan elektrifikasi.
“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama PLN untuk membahas langkah konkret,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kampung yang tertinggal dari akses energi. Menurutnya, pemerataan listrik merupakan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin ada kampung yang terus hidup dalam kegelapan,” tegasnya.
Syarifatul menambahkan, ketersediaan listrik memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
“Kami akan terus mendorong pemerintah provinsi agar program ini dituntaskan, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PT PLN (Persero) telah menetapkan target seluruh kampung di Kabupaten Berau dapat menikmati aliran listrik secara penuh pada 2027. Komitmen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terpencil sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
