Banjir Berulang di Samarinda, DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah

oleh -311 Dilihat
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz (Foto : Fzi)
banner 468x60

Ulasankaltim.id, Samarinda – Genangan yang kembali menutup ruas-ruas jalan di Samarinda menjadi pengingat bahwa tata kelola ruang kota masih menghadapi tantangan berat. Kondisi ini langsung mendapat sorotan DPRD Kalimantan Timur, yang menilai bahwa penanganan banjir perlu diarahkan pada strategi yang lebih terkoordinasi.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah lebih berani dalam menangani banjir. Menurutnya, pola kerja yang berjalan selama ini belum mampu meredam risiko yang terus berulang.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda saat ini fokus melakukan penanganan di Sungai Karang Mumus, sementara Pemprov Kaltim mengerjakan tugas di Sungai Mahakam. Namun, kedua kebijakan tersebut belum dipadukan dalam satu kerangka kerja yang menyeluruh.

Giaz menilai bahwa hubungan antara kedua sungai tersebut tidak bisa dipisahkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan air harus mengikuti logika aliran dari hulu hingga hilir, bukan dipisahkan berdasarkan batas administratif.

“Persoalan banjir bukan hanya tentang membersihkan sumbatan atau memperlebar aliran air. Ini urusan tata ruang, koordinasi lintas lembaga, dan kesinambungan perencanaan,” tuturnya.

Ia menekankan perlunya pemerintah kota dan provinsi menyusun langkah bersama agar setiap program saling mendukung. Tanpa koordinasi, menurutnya, upaya penanganan hanya menjadi rangkaian proyek yang tidak saling terhubung.

Giaz juga mengingatkan bahwa absennya forum koordinasi tetap berpotensi menimbulkan tumpang tindih pekerjaan. Ia menilai bahwa perencanaan tanpa sinkronisasi hanya akan menambah beban anggaran tanpa menghasilkan perubahan signifikan.

Menurutnya, banjir merupakan persoalan kebijakan jangka panjang yang harus diletakkan dalam prioritas pembangunan daerah. DPRD, kata Giaz, siap memberikan dukungan regulasi dan penganggaran untuk memastikan kebijakan penanganan berjalan konsisten.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar wacana, tetapi kerja bersama. Jika kebijakannya selaras, dampaknya akan lebih cepat dirasakan warga,” katanya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *