Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah upaya Indonesia menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan tangguh, Kalimantan Timur masih berhadapan dengan kenyataan pahit: ribuan anak belum mendapatkan tumbuh kembang optimal akibat stunting.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai perlu mempercepat penanganan, terutama pada dua persoalan yang dianggap paling mendesak ketimpangan pemerataan ahli gizi dan kualitas sanitasi yang belum seragam di berbagai wilayah. Keduanya berpengaruh langsung terhadap lambatnya penurunan angka stunting dalam tiga tahun terakhir.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai penyediaan tenaga gizi di fasilitas pelayanan dasar masih jauh dari ideal. Ia menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah kekurangan makanan, melainkan persoalan kompleks yang menyangkut kesehatan remaja putri, kesiapan ibu hamil, hingga kebersihan lingkungan tempat tinggal.
“Ahli gizi memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan kepada keluarga. Namun sanitasi yang belum layak, seperti kondisi MCK yang tidak memenuhi standar, terus memicu munculnya kasus stunting,” ujar Ananda.
Ia menjelaskan bahwa seribu hari pertama kehidupan merupakan periode paling menentukan dalam perkembangan anak. Karena itu, menurutnya, posyandu yang menjadi garda terdepan layanan kesehatan masyarakat harus diperkuat melalui tenaga medis yang kompeten dan terlatih.
Ananda juga menegaskan bahwa banyak remaja putri di Kaltim memasuki usia reproduksi dalam kondisi anemia. Jika tidak ditangani sejak dini, masalah tersebut dapat berdampak pada kehamilan dan berlanjut hingga tumbuh kembang generasi berikutnya.
“Jika kesehatan remaja tidak dijaga, masalahnya akan terbawa hingga ke masa kehamilan dan memengaruhi anak yang lahir,” tuturnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya efektivitas program pencegahan yang berjalan di lapangan. Program intervensi, menurutnya, harus benar-benar menargetkan keluarga dengan risiko tinggi agar penanganan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
DPRD Kaltim pun mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan wilayah rawan stunting sekaligus menambah tenaga gizi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pendampingan langsung kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas pemantauan pertumbuhan anak.
Pemprov Kaltim mencatat bahwa penurunan angka stunting hanya bergerak 0,7 persen dalam tiga tahun terakhir, lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional yang telah melampaui 1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, serta edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Jika kita ingin menyambut generasi emas 2045, persoalan stunting harus diselesaikan bersama dan sesegera mungkin,” tegas Ananda. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
