Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang aspirasi masyarakat Kalimantan Timur kembali menggema di jalanan. Puluhan organisasi yang tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Kalimantan Timur turun ke jalan untuk menuntut pemerintah pusat menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) dan meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah mereka.
Aksi yang digelar pada November 2025 ini menjadi lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 16 Oktober 2025, yang menurut massa aksi belum membuahkan hasil konkret dari pemerintah pusat.
Fraksi Kaltim merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, hingga perwakilan mahasiswa, kepala adat, dan tokoh lintas agama. Mereka menyebut gerakan ini sebagai suara kolektif masyarakat Kaltim yang merasa terpinggirkan dalam kebijakan fiskal nasional.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menegaskan bahwa aksi lanjutan dilakukan karena pemerintah tidak memberikan tanggapan memadai terhadap tuntutan mereka dalam batas waktu 14 hari yang telah disampaikan sebelumnya.
“Sampai hari ini belum ada respons positif dari pemerintah pusat. Kami menolak kebijakan pemangkasan dana bagi hasil, terutama oleh Kementerian Keuangan. Ini bentuk ketidakadilan terhadap daerah yang selama ini menjadi penyumbang besar bagi negara,” ujar Vendy di tengah aksi.
Ia menjelaskan, Kalimantan Timur selama puluhan tahun menjadi salah satu daerah penghasil devisa terbesar melalui sektor batu bara dan migas. Pada tahun 2024, kontribusi Kaltim terhadap pendapatan negara disebut mencapai lebih dari Rp800 triliun.
Namun, lanjutnya, kondisi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Kaltim tidak sebanding dengan besarnya sumbangan tersebut. Vendy menyoroti sejumlah fasilitas publik yang dinilai masih tertinggal, termasuk Bandara APT Pranoto yang disebut belum layak disebut bertaraf internasional karena minim perawatan, serta jalan menuju bandara dan jalan tol yang banyak mengalami kerusakan.
“Kami bukan anti pemerintah, tapi kami ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” tegasnya lagi.
Vendy juga menampik tudingan bahwa aksi ini ditunggangi kepentingan politik tertentu. Ia menegaskan bahwa gerakan Fraksi Kaltim murni berasal dari aspirasi masyarakat lintas suku, adat, dan organisasi.
“Kaltim punya 27 suku. Tidak ada kepentingan partai, agama, atau kelompok tertentu. Ini murni suara rakyat yang ingin keadilan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi anggaran Pemprov Kaltim yang semakin terbatas akibat kebijakan pusat. Menurutnya, pemangkasan dana membuat kinerja pemerintah daerah terhambat dalam menjalankan program pembangunan.
“Kalau anggaran dipangkas, bagaimana gubernur bisa bekerja maksimal? Program rakyat tidak akan jalan kalau uangnya tidak ada,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan, Fraksi Kaltim membuka kemungkinan melakukan langkah lebih jauh jika tuntutan mereka tetap diabaikan. Salah satu opsi yang disebut adalah penutupan akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam dan jalur logistik lainnya di Kaltim.
“Sungai Mahakam adalah nadi transportasi batu bara. Jika tidak ada tanggapan dari pusat, kami siap menutup jalur itu. Ini bukan ancaman, tapi bentuk keseriusan,” tegas Vendy.
Ia menutup orasinya dengan menyatakan bahwa Fraksi Kaltim tidak mencari konfrontasi, melainkan menuntut keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“Kami hanya ingin keadilan bagi Kalimantan Timur. Tidak lebih,” pungkasnya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
