Ulasankaltim.id, Samarinda – Kekhawatiran publik kembali mencuat setelah BPJN menyampaikan bahwa pemulihan Jembatan Mahakam baru mencapai 6,23 persen. “Data yang kami sampaikan merupakan kondisi real di lapangan saat ini,” kata perwakilan BPJN dalam RDP bersama Komisi II DPRD Kaltim.
Penanganan kerusakan dibagi dalam dua paket pekerjaan yang diberikan kepada dua perusahaan pelayaran yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Skema ini dibuat agar mekanisme pemulihan lebih terstruktur dan akuntabel.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa PT Best telah menuntaskan seluruh kewajiban perbaikan.
“Untuk PT Best, semuanya sudah rampung dan tinggal administrasi,” ujarnya.
DPRD menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kejelasan aturan mampu mempercepat proses pemulihan.
“Kalau semua pihak patuh pada mekanisme, penanganan seperti ini seharusnya tidak memakan waktu panjang,” kata Sabaruddin.
Sebaliknya, pekerjaan PT Tujuh Samudra dinilai belum menunjukkan kemajuan memadai. Meski pemenang kontrak sudah ditetapkan, pengerjaan fender sebagai komponen utama masih berjalan lambat.
Untuk mendorong percepatan, DPRD meminta perusahaan menyusun jadwal kerja terperinci.
“Kami ingin melihat timeline yang jelas agar kita semua bisa mengawasi progresnya dengan transparan,” tegas Sabaruddin.
Ia mengingatkan bahwa perbaikan ini bukan semata urusan internal.
“Ini menyangkut keselamatan pengguna jembatan. Tidak boleh ada kelalaian,” ujarnya dalam rapat.
DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perlindungan.
“Standar baru diperlukan agar jembatan lebih tahan terhadap benturan. Kita tidak ingin kejadian serupa terulang,” katanya.
Di akhir pembahasan, DPRD memberi sinyal bahwa langkah tegas bisa diambil bila progres kembali stagnan.
“Kita harus memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Tidak boleh ada pembiaran,” tegas Sabaruddin. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
