Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah harapan akan pemerataan pendidikan, Kalimantan Timur justru menghadapi tantangan serius dalam penerapan Program Sekolah Rakyat. Program yang dirancang pemerintah pusat untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan ini belum sepenuhnya siap dijalankan di seluruh daerah.
“Ini menjadi alarm penting bagi semua pihak agar tidak lalai dalam memanfaatkan kebijakan strategis nasional,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial RI yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terhambat faktor geografis, ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur. Menurut Darlis, tujuan utama program ini adalah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.
“Program ini hadir untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari layanan pendidikan dasar,” katanya.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kesiapan daerah masih terbatas. Dari sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, hanya Kota Samarinda yang dinilai siap mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat.
“Baru satu daerah yang siap, sementara daerah lain masih tertinggal dalam persiapan,” ujar Darlis.
Kondisi tersebut dinilai berisiko menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Darlis menegaskan bahwa ketidaksiapan ini bukan persoalan teknis semata, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antarpemerintah.
“Jika peluang ini tidak segera ditangkap, maka dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan layanan pendidikan konvensional. Selain memberikan akses belajar, program ini juga dirancang untuk membangun karakter dan kemandirian peserta didik.
“Pendidikan dalam program ini menyentuh aspek karakter, keterampilan hidup, dan literasi sosial,” jelas Darlis.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam mendorong kesiapan kabupaten dan kota. Ia menilai pendekatan pasif tidak lagi relevan dalam konteks program prioritas nasional.
“Pemerintah provinsi harus turun tangan secara aktif, bukan hanya menunggu laporan dari daerah,” tegasnya.
Darlis juga menekankan pentingnya pendampingan teknis agar daerah mampu memenuhi persyaratan administratif dan operasional. Tanpa dukungan tersebut, banyak daerah akan kesulitan mengikuti skema yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kolaborasi dan pendampingan adalah kunci agar semua daerah bisa bergerak bersama,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kelompok masyarakat sasaran justru berada di wilayah yang paling terbatas aksesnya. Jika pemerintah daerah tidak bergerak cepat, tujuan utama program dikhawatirkan meleset.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas,” ujar Darlis.
Ia menilai Program Sekolah Rakyat merupakan momentum strategis untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, keterlambatan dalam implementasi dinilai sebagai kerugian bersama.
“Kesempatan ini tidak datang dua kali, dan harus dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Darlis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi keberhasilan program tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama menjadi fondasi utama pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur.
“Dengan gotong royong dan komitmen bersama, Program Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh wilayah Bumi Etam,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
