Ulasankaltim.id, Samarinda – Misteri rentetan pemadaman aliran listrik yang melanda sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan belakangan ini akhirnya terurai secara gamblang. Masalah teknis pada unit pembangkit swasta dipastikan menjadi biang keladi di balik terganggunya pasokan energi ke rumah-rumah warga.
Penegasan tersebut diutarakan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyusul maraknya dugaan bahwa kelangkaan komoditas batu bara merupakan penyebab utama terhentinya suplai listrik di tingkat konsumen.
Berdasarkan paparan resminya, fasilitas yang mengalami kendala teknis berada di bawah pengelolaan para produsen listrik independen atau Independent Power Producer (IPP). Unit-unit ini mengemban peran penting sebagai tulang punggung penyedia daya lintas wilayah di daratan Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur.
Dampak dari anjloknya performa mesin-mesin pembangkit milik pihak swasta tersebut tergolong masif. Sistem ketenagalistrikan terpaksa kehilangan daya operasional dalam jumlah besar, yakni mencapai kisaran 100 megawatt (MW).
Kepastian mengenai sumber persoalan diperoleh Rudy setelah pihaknya melakukan koordinasi intensif bersama jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membedah krisis pasokan energi di kawasan tersebut.
“Kemarin kita sempat berkunjung ke Kementerian Ketenagalistrikan. Yang disampaikan berkaitan dengan beberapa IPP (Independent Power Producer) yang ada di Kalimantan ini yang men-support Kalimantan bersama Kalimantan Timur, terjadi kerusakan,” ungkap Rudy saat memberikan keterangan.
Ia menampik keras spekulasi yang menyebut rantai pasok batu bara mengalami hambatan sehingga tungku-tungku pembangkit kehilangan bahan bakar dasar untuk menghasilkan uap daya.
“Yang masalahnya bukan batu baranya, tapi yang bermasalah adalah mesinnya,” tegas orang nomor satu di Benua Etam tersebut guna menjernihkan kesalahpahaman yang beredar luas di tengah publik.
Guna menangani defisit daya sebesar 100 MW itu, pihak manajemen pembangkit saat ini tengah disibukkan dengan proses maintenance overhaul atau pembongkaran serta perawatan mesin berskala besar secara menyeluruh.
Langkah darurat berupa perawatan komprehensif tersebut ditempuh agar tim teknisi dapat mendiagnosis kerusakan secara akurat sekaligus membenahi tiap komponen mekanis yang aus atau malafungsi.
Tantangan di lapangan kian kompleks lantaran agenda pemeliharaan besar tersebut berlangsung serentak di beberapa unit pembangkit yang tersebar di wilayah regional Kalimantan.
Rudy memaparkan bahwa waktu pelaksanaan reparasi yang berbarengan antaroperator inilah yang memicu penurunan kapasitas jaringan listrik secara drastis hingga tidak mampu menopang beban konsumsi harian masyarakat secara penuh.
“Yang terjadi kebetulan pada saat yang sama, kira-kira begitu,” ujar Rudy sembari menggambarkan situasi penumpukan masa perawatan mesin yang tengah berjalan.
Kendati situasi kelistrikan saat ini sedang tertekan, pemerintah memastikan proses penanganan tidak akan berlarut-larut berkat pemantauan langsung dari otoritas energi di tingkat pusat.
Pihak operator pembangkit diberikan tenggat waktu ketat untuk merampungkan seluruh prosedur perbaikan teknis tersebut dalam durasi paling lama sepuluh hari kerja sejak tindakan perawatan dimulai.
“Yang jelas disampaikan kemarin tidak lebih daripada 10 hari, itu sudah. Mudah-mudahan pemadamannya sudah bisa berkurang atau sudah tidak terjadi lagi di Kalimantan,” jelas Rudy menaruh harapan besar pada ketepatan target tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini terus mengawasi jalannya perbaikan menyeluruh ini seraya menanti pulihnya sistem transmisi dan interkoneksi jaringan regional agar stabilitas energi kembali terwujud dan aktivitas warga tidak lagi terganggu pemadaman bergilir. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
