Ulasankaltim.id, Samarinda – Pembangunan tugu yang terletak di Simpang Lembuswana, Kota Samarinda, kini menjadi sorotan publik. Tugu berbentuk siluet pesut Mahakam, simbol kebanggaan kota, telah selesai dibangun dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun banyak pihak yang mempertanyakan kelayakan desain dan alokasi anggaran tersebut.
Tugu yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter ini didominasi oleh warna merah terang dan terbuat dari baja yang dilapisi kabel plastik daur ulang. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengklaim tugu tersebut sebagai simbol modernitas kota, hasil akhirnya jauh dari harapan masyarakat. Desain tugu yang terkesan abstrak malah dianggap tidak merepresentasikan pesut, mamalia air tawar langka yang menjadi ikon utama Kota Samarinda.
“Banyak yang merasa desain tugu ini tidak menggambarkan pesut secara nyata. Bentuknya terlalu abstrak dan sulit dimengerti,” kata seorang warga yang turut mengungkapkan rasa kecewa di media sosial.
Warna merah terang yang mendominasi tugu ini juga menuai kritik. Banyak yang menilai warna tersebut tidak mencerminkan nuansa khas Samarinda yang lebih erat kaitannya dengan pesut Mahakam. Warganet pun menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform sosial media, menginginkan desain yang lebih relevan dengan sejarah dan budaya lokal.
Pengamat Soroti Manajemen Anggaran dan Transparansi Proyek
Kritik terhadap tugu ini juga datang dari pihak akademisi. Purwadi, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, mempertanyakan penggunaan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan hasil desain yang ada. “Wajar saja masyarakat kecewa. Dengan anggaran sebesar itu, desainnya seharusnya lebih baik dan sesuai dengan ikon kota,” ujar Purwadi saat diwawancarai.
Purwadi juga menyoroti manajemen anggaran proyek yang terkesan kurang transparan. Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait penggunaan dana publik ini, termasuk rincian perencanaan, pelaksanaan, hingga kontraktor yang terlibat dalam proyek ini.
“Masyarakat berhak mengetahui siapa kontraktornya, bagaimana proses tendernya, dan seperti apa desain awal yang diajukan. Keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, apalagi untuk proyek yang menggunakan dana APBD,” tegas Purwadi.
Pertanyakan RAB dan Prioritas Penggunaan Dana
Pengamat ekonomi ini juga mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan untuk tugu tersebut, yang menurutnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Dana sebesar Rp 1,1 miliar bisa dialokasikan untuk membangun gedung sekolah atau memperbaiki infrastruktur dasar yang lebih bermanfaat bagi banyak orang,” imbuh Purwadi.
Lebih lanjut, Purwadi menyarankan agar Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ini dibuka ke publik untuk menilai apakah anggaran tersebut sudah digunakan secara efisien dan tepat. “RAB harus dibuka agar kita bisa menilai apakah anggaran ini sudah digunakan secara maksimal atau justru terbuang sia-sia,” pungkasnya.
Desakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik
Di tengah kritik yang terus bermunculan, banyak pihak mendesak Pemkot Samarinda untuk lebih transparan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan hingga pemilihan kontraktor. Menurut Purwadi, hal ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, yang ke depan harus melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan sosialisasi proyek-proyek besar yang menggunakan dana publik.
“Jika masyarakat dilibatkan sejak awal, mungkin hasilnya akan lebih baik. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk menghindari polemik seperti ini,” tutup Purwadi.
Hingga saat ini, Pemkot Samarinda belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait berbagai kritik yang muncul. Masyarakat pun terus menunggu tanggapan resmi terkait proyek tugu yang kini menjadi perbincangan hangat ini. (FZI)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
