Ulasankaltim.id, Samarinda – Puluhan orang tua calon siswa yang hingga kini belum mendapatkan sekolah kembali mendatangi Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun, pada Selasa (30/6) sore.
Pertemuan yang berlangsung di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, itu dilakukan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Rabu (1/7).
Dalam pertemuan tersebut, para orang tua menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), bukti registrasi pendaftaran, hingga notifikasi penolakan dari sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Berkas-berkas tersebut akan dijadikan dasar penyampaian aspirasi terkait banyaknya calon siswa yang belum memperoleh sekolah.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan hingga Selasa sore sedikitnya 42 berkas telah terkumpul. Namun jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena masih ada sejumlah orang tua yang menghubunginya untuk menyerahkan dokumen.
“Ini yang sudah terkumpul ada 42 berkas. Nah, itu masih ada yang menyusul lagi untuk besok. Tadi baru saja ada lagi yang menghubungi saya melalui pesan untuk minta menunggu karena berkasnya masih akan dikumpulkan,” ujar Rina.
Menurut Rina, banyak orang tua mempertanyakan hasil seleksi karena anak-anak mereka justru tidak diterima di sekolah yang jaraknya paling dekat dengan tempat tinggal. Bahkan setelah dialihkan ke sekolah lain yang lebih jauh, mereka tetap tidak mendapatkan kursi.
“Banyak sekali orang tua yang membawa bukti jarak rumah dengan sekolah. Mereka ditolak di sekolah yang dekat, kemudian terlempar lagi ke sekolah yang lebih jauh. Yang dekat saja ditolak, apalagi yang lebih jauh. Akhirnya sekarang mereka tidak mendapatkan sekolah,” jelasnya.
Rina mengungkapkan, berdasarkan penjelasan dari Tim Walikota Untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) yang saat itu juga dihadiri perwakilan Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika, proses seleksi disebut telah berjalan sesuai sistem yang berlaku.
Namun demikian, ia menilai sistem tersebut tetap harus dievaluasi apabila hasilnya justru menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Jawaban dari pihak yang hadir memang mengatakan semuanya sudah sesuai sistem. Tapi apakah sistem itu tidak bisa salah? Apakah sistem itu tidak bisa dibobol? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena banyak bukti yang dibawa orang tua menunjukkan kondisi yang berbeda dengan hasil seleksi,” katanya.
Rina mengapresiasi tujuan pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru. Namun menurutnya, sistem yang baik seharusnya tetap mampu memberikan akses pendidikan kepada seluruh anak.
“Program pemerintah untuk pemerataan pendidikan itu sangat bagus. Tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau sekolah elit. Tetapi kalau sistem itu justru membuat para orang tua dan anak-anak kesulitan mendapatkan sekolah, maka sistem itu harus dievaluasi. Sistem ini untuk siapa jika masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah?” tegasnya.
Ia juga menyatakan sejalan dengan komitmen Wali Kota Samarinda yang menyampaikan zero tolerance terhadap berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
“Saya sepakat dengan Bapak Wali Kota yang mengatakan zero toleransi terhadap persoalan dalam SPMB. Harapan kami, semua anak di Samarinda bisa mendapatkan sekolah,” tutup Rina.
TRC PPA Kaltim berencana menyerahkan dua bundel dokumen hasil pengumpulan berkas tersebut pada Rabu (1/7). Satu bundel akan disampaikan kepada DPRD Kota Samarinda, sementara satu bundel lainnya akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai bahan tindak lanjut atas keluhan puluhan orang tua calon siswa yang hingga kini belum memperoleh sekolah. (Yanur)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
