Ulasankaltim.id, Samarinda – Aksi demonstrasi yang digelar Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/26), berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa aksi dan aparat keamanan. Situasi yang awalnya berlangsung tertib berubah memanas menjelang malam hingga menyebabkan sejumlah peserta aksi dan petugas mengalami luka-luka.
Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang sebelumnya menyebut kantor gubernur terbuka selama 24 jam bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Pernyataan itu kemudian dijadikan dasar oleh PMII untuk mendatangi kantor gubernur dan membawa sejumlah tuntutan yang mereka nilai penting untuk disampaikan secara langsung.
Ketua Umum PKC PMII Kaltim, Muhammad Said Abdillah, mengatakan kehadiran massa aksi merupakan bentuk silaturahmi sekaligus upaya menyampaikan aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan pemerintahan di Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi tersebut telah dipersiapkan melalui pembahasan internal organisasi.
Dalam unjuk rasa itu, PMII membawa sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah. Massa aksi memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Kaltim yang mengganti Wakil Ketua I Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), namun mereka meminta komitmen yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
PMII juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap lembaga legislatif di daerah. Massa aksi mendesak adanya pembenahan di tubuh DPRD Kalimantan Timur, termasuk mendorong pergantian Ketua DPRD Kaltim sebagai bagian dari langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selain isu politik dan pemerintahan, mahasiswa turut menyinggung persoalan transparansi pengelolaan aset daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah yang sebelumnya sempat menuai perhatian publik. Massa meminta pemerintah membuka informasi secara jelas mengenai proses pengadaan dan fasilitas kendaraan tersebut.
Menurut Said, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah, terutama terhadap fasilitas yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Aksi yang berlangsung sejak sore itu sempat diwarnai orasi dan penyampaian tuntutan secara bergantian. Namun, suasana mulai memanas ketika terjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat keamanan. Ketegangan yang meningkat di lokasi akhirnya memicu kericuhan di depan area kantor gubernur.
Akibat insiden tersebut, sedikitnya empat kader PMII dilaporkan mengalami luka. Salah seorang peserta aksi harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan menjalani penanganan medis dengan tujuh jahitan. Tiga peserta lainnya disebut sempat pingsan saat kericuhan terjadi.
Said menduga kondisi massa yang kelelahan setelah berunjuk rasa selama berjam-jam menjadi salah satu faktor meningkatnya tensi di lapangan. Situasi yang tidak terkendali kemudian memicu gesekan antara kedua pihak hingga berakhir ricuh.
Kericuhan itu membuat agenda lanjutan berupa mimbar bebas yang sebelumnya direncanakan digelar pada malam hari akhirnya dibatalkan. Massa aksi memilih mengakhiri kegiatan dengan penyampaian pernyataan sikap sebelum meninggalkan lokasi demonstrasi.
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Samarinda, Kompol Zarma, mengatakan pihak kepolisian telah menurunkan sekitar 400 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Personel tersebut terdiri dari anggota Polri dan Satpol PP. Ia juga mengungkapkan bahwa lima aparat mengalami luka ringan dalam insiden tersebut, termasuk seorang polisi wanita yang sempat pingsan saat proses pengamanan berlangsung. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
