Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketimpangan layanan kesehatan kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur, ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa akses pelayanan dasar belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyebut kondisi ini sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Kesenjangan pelayanan kesehatan masih nyata dan perlu ditangani secara sistematis,” ujarnya.
Andi mengungkapkan bahwa dari total 188 puskesmas yang beroperasi di Kalimantan Timur, puluhan di antaranya belum memenuhi standar minimal tenaga kesehatan. Ia menjelaskan, sebanyak 48 puskesmas masih kekurangan setidaknya sembilan jenis tenaga medis.
“Data ini menunjukkan bahwa distribusi SDM kesehatan belum berjalan optimal,” katanya.
Menurut Andi, kekurangan tenaga kesehatan tersebut paling banyak terjadi di wilayah nonperkotaan. Ia menilai, kondisi ini mencerminkan ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil yang belum teratasi secara menyeluruh.
“Perbedaan layanan antara kota dan daerah pedalaman masih sangat terasa,” tuturnya.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang terlalu berorientasi pada kota besar justru berisiko memperlebar jurang ketimpangan. Andi menilai, tanpa koreksi arah kebijakan, daerah terpencil akan terus tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan.
“Fokus yang tidak seimbang hanya akan memperparah kesenjangan antarwilayah,” ucapnya.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Andi menyatakan dukungannya terhadap program beasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan yang disertai ikatan dinas. Program ini dinilai dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengisi kekosongan tenaga medis di daerah.
“Skema beasiswa dengan kewajiban pengabdian adalah langkah yang realistis,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan lebih efektif jika diarahkan kepada putra-putri daerah. Dengan demikian, tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan memiliki komitmen kuat untuk kembali dan melayani masyarakat di wilayah asalnya.
“Pengabdian berbasis daerah akan memperkuat layanan kesehatan lokal,” ujar Andi.
Selain persoalan SDM, Andi juga menyoroti penerapan layanan kesehatan berbasis digital. Menurutnya, transformasi digital tidak bisa diterapkan dengan pendekatan yang sama di setiap wilayah.
“Kesiapan infrastruktur di tiap daerah sangat berbeda,” katanya.
Ia mencontohkan, daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan kota besar. Karena itu, kebijakan telemedicine perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan fasilitas pendukung.
“Tidak adil jika semua daerah diperlakukan dengan standar yang sama,” jelasnya.
DPRD Kalimantan Timur, lanjut Andi, mendorong adanya perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan institusi pendidikan.
“Pemerataan layanan kesehatan membutuhkan kerja bersama,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menegaskan bahwa krisis tenaga kesehatan tidak boleh dilihat sebatas persoalan statistik. Ia menekankan bahwa isu ini berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat.
“Setiap warga, baik di pesisir maupun pedalaman, berhak atas pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
