Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah tekanan fiskal yang menghimpit daerah, isu penurunan Transfer ke Daerah (TKD) kembali memantik kekhawatiran publik. Namun, bagi DPRD Kalimantan Timur, kondisi tersebut bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada warga. Justru, momentum ini dipandang sebagai ujian nyata kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas layanan dasar.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tangguh menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional. Ia menyatakan perlunya kerja sama yang lebih erat di antara institusi daerah.
“Situasi ruang fiskal yang menyempit tidak boleh membuat pelayanan publik melemah,” ujarnya.
Menurut Syarifatul, penurunan anggaran seharusnya mendorong daerah melakukan reformasi tata kelola. Ia menilai bahwa keterbatasan dana dapat menjadi pemicu perubahan yang lebih sistematis.
“Keterbatasan APBD harus dibaca sebagai pendorong untuk memperbaiki tata kelola dan mencari sumber pendanaan lain,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan kerja yang lebih solid antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi harus dilakukan lebih rutin dan terarah. “Sinergi yang kuat menjadi kunci agar setiap kebijakan tetap berjalan meski anggaran berkurang,” jelasnya.
Melalui kolaborasi yang konsisten, lanjutnya, pemerintah dapat menentukan strategi menghadapi tantangan fiskal. “Kolaborasi bukan sekadar konsep, tetapi langkah konkret untuk mencari solusi bersama,” ujar Syarifatul.
Dalam pandangannya, penerapan model pentahelix menjadi langkah strategis untuk memperluas jaringan dukungan pembangunan. Ia menilai keterlibatan berbagai pihak dapat memperkaya sumber daya dan gagasan.
“Kerja sama lima unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media membuka peluang pendanaan alternatif yang lebih luas,” terangnya.
Pendekatan ini juga dinilai dapat membantu pemerintah daerah melihat kembali skala prioritas program. “Dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, kita dapat menentukan mana yang benar-benar mendesak dan berdampak,” tambahnya.
Syarifatul turut menyoroti potensi PAD yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki ruang besar untuk meningkatkan pendapatan lewat BUMD.
“BUMD harus dimaksimalkan agar kontribusinya terhadap PAD semakin kuat,” tegasnya.
Ia juga mendorong peran swasta melalui kerja sama investasi dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sektor swasta membawa pengalaman, sumber daya, dan inovasi yang dapat menopang pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai akademisi dan komunitas dapat memberi masukan berbasis riset sehingga kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga diminta menjaga hubungan transparan dengan masyarakat.
Syarifatul tidak lupa menekankan peran media sebagai saluran informasi sekaligus pengawas publik. Menurutnya, media berperan menjaga akuntabilitas program pembangunan.
“Media punya fungsi penting untuk memastikan masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh unsur harus bersatu menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
“Meskipun anggaran terbatas, layanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Kuncinya adalah kolaborasi yang kuat dan konsisten,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
