Ulasankaltim.id, Samarinda – Ketimpangan infrastruktur kembali mengemuka sebagai suara paling nyaring dari masyarakat Kalimantan Timur. Dalam Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, keluhan warga dari berbagai daerah dikemukakan secara terbuka.
“Persoalan jalan, air bersih, hingga drainase masih mendominasi aspirasi masyarakat,” ujar Sayid Muziburrachman di hadapan forum.
Rapat tersebut menjadi panggung penyampaian laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025. Sebanyak 28 anggota dewan hadir secara langsung untuk memaparkan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan lapangan.
Kegiatan reses itu berlangsung selama sepekan, mulai 24 hingga 31 Oktober 2025. Para legislator turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap kebutuhan warga secara langsung, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pinggiran.
Dari tujuh fraksi yang menyampaikan laporan, hampir seluruhnya menyoroti belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar. Infrastruktur fisik masih menjadi pekerjaan rumah terbesar di sejumlah kabupaten dan kota.
Kondisi jalan lingkungan yang rusak, keterbatasan penerangan jalan umum, serta buruknya sistem drainase menjadi keluhan yang paling sering muncul. Di beberapa daerah, masalah tersebut bahkan dinilai telah mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Anggota Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, menjelaskan bahwa usulan warga sebagian besar berkaitan dengan pengendalian banjir.
“Normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan gorong-gorong, serta penurapan di titik rawan longsor adalah permintaan yang paling banyak disampaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan infrastruktur tidak hanya terpusat di satu wilayah. Aspirasi serupa muncul dari Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau.
Selain persoalan jalan dan drainase, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian serius. Sejumlah wilayah masih menghadapi distribusi air yang belum optimal, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan jaringan pipa.
Di daerah terpencil, tantangan pembangunan semakin kompleks. Warga juga menuntut perluasan jaringan internet karena akses komunikasi yang masih terbatas dan belum merata.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah pada tahun berikutnya. DPRD menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil reses agar benar-benar diterjemahkan dalam program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
