Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah tuntutan publik terhadap peningkatan kualitas pendidikan, Kalimantan Timur justru menghadapi persoalan serius menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Serapan anggaran yang berjalan lambat membuat perhatian publik tertuju pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, memunculkan kekhawatiran bahwa layanan pendidikan dasar di sejumlah wilayah kembali terhambat.
Hingga akhir November, penggunaan anggaran pendidikan dinilai belum mencapai tingkat yang diharapkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baru, khususnya di daerah yang akses pendidikannya bergantung pada dukungan program pemerintah. Realisasi yang rendah dikhawatirkan menghambat sejumlah rencana kegiatan yang sudah disusun sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengingatkan bahwa keterlambatan eksekusi program pendidikan berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Ia menilai perlambatan tersebut menyebabkan kebutuhan dasar warga, terutama yang berada jauh dari pusat pelayanan, tidak terpenuhi optimal.
“Program yang menyangkut kepentingan publik harus dipastikan berjalan cepat dan tepat,” ujarnya.
Fuad menegaskan bahwa anggaran daerah tidak boleh berhenti pada proses teknis. Ia meminta agar penggunaan anggaran benar-benar diwujudkan dalam bentuk layanan nyata.
“Anggaran bukan sekadar deretan angka. Itu amanah yang wajib diwujudkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil menjadi pihak yang paling terdampak. Tidak optimalnya pelaksanaan program menghambat layanan pendidikan yang seharusnya mudah diakses. Fuad mendorong Disdikbud menyusun langkah korektif yang sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap Disdikbud menyiapkan program yang benar-benar tepat sasaran. Masyarakat di kawasan pinggiran juga berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak,” katanya. Ia menambahkan bahwa perencanaan yang lebih responsif sangat dibutuhkan agar tidak menambah ketimpangan layanan.
Fuad juga menilai percepatan realisasi anggaran harus sejalan dengan prioritas kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta pemerintah pusat. Ia menyebut program Gratispol dan Jospol sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan, meski keberhasilannya tetap ditentukan oleh kinerja OPD pelaksana.
“Program Gratispol dan Jospol merupakan bukti Pemprov menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Tinggal bagaimana OPD pelaksana memastikan program ini berjalan maksimal,” jelasnya. Ia mengingatkan perlunya konsistensi agar kebijakan tidak berhenti pada tataran rencana.
Selain itu, Fuad menyoroti minimnya fasilitas SMA Negeri di beberapa daerah, yang membuat sejumlah siswa di Samarinda dan Balikpapan harus menempuh perjalanan jauh setiap hari.
“Keluhan ini muncul dari tahun ke tahun. Persebaran sekolah belum merata, baik di Samarinda maupun Balikpapan,” ungkapnya.
Fuad menutup pernyataannya dengan meminta Disdikbud lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menilai bahwa tujuan utama semua program pendidikan adalah memberikan akses yang lebih baik bagi generasi muda.
“Harapan warga sederhana: mereka ingin anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” pungkasnya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
