Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah langkah pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional, persoalan lain justru muncul ke permukaan: fasilitas kesehatan di sekolah yang dinilai masih jauh dari standar. Kondisi ini terungkap dari laporan sejumlah wilayah pinggiran dan daerah terpencil yang mengeluhkan minimnya ruang UKS dan tenaga kesehatan.
Banyak sekolah dilaporkan tidak memiliki ruang UKS yang layak, perlengkapan pertolongan pertama, maupun petugas kesehatan yang dapat memberikan layanan dasar bagi siswa. Situasi tersebut memicu perhatian publik karena menyangkut keselamatan peserta didik.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud, menilai persoalan kesehatan siswa seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah sebelum berbicara lebih jauh mengenai peningkatan kualitas pembelajaran. Ia menekankan bahwa proses belajar tidak akan optimal jika kondisi fisik siswa terabaikan.
“Saya menjumpai sekolah yang tidak mempunyai ruang UKS, tidak ada tenaga medis, dan siswa tetap belajar dalam kondisi kurang fit karena tidak mendapat dukungan kesehatan memadai,” ujarnya pada Sabtu (29/11/25) Kemarin. Ia menilai kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan fasilitas yang harus segera diatasi.
Hasanuddin menambahkan bahwa sekolah di daerah terpencil menghadapi risiko lebih besar ketika terjadi keadaan darurat. Jarak ke puskesmas atau rumah sakit sering kali jauh, sehingga penanganan medis tidak bisa dilakukan dengan cepat.
Ia menilai situasi tersebut dapat menghambat keselamatan siswa, terutama ketika insiden mendesak membutuhkan respon cepat. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan terukur dalam pemerataan fasilitas kesehatan sekolah.
“Harus ada fasilitas minimal yang fungsional dan ada petugas yang bertanggung jawab. Tidak harus mewah, tetapi yang penting dapat digunakan kapan pun diperlukan,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, standar minimal UKS harus tersedia di seluruh sekolah tanpa terkecuali. Ruang perawatan sederhana, perlengkapan pertolongan pertama, dan tenaga penanggung jawab menjadi komponen dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Hasanuddin juga mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat antara sekolah, puskesmas, dan pemerintah desa. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kesehatan siswa, terutama ketika tenaga medis tidak selalu berada di lingkungan sekolah.
Ia menegaskan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan layak di sekolah bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan bagian dari perlindungan dasar bagi anak. “Kesehatan siswa adalah fondasi pendidikan. Jika itu lemah, maka seluruh proses pembelajaran ikut terdampak,” katanya. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
