Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah ketidakpastian pendapatan dan tantangan fiskal yang membayangi Kalimantan Timur, DPRD bersama TAPD dan Bappeda kembali merumuskan arah anggaran tahun depan. Suasana pembahasan yang berlangsung pada akhir November itu menjadi panggung penting bagi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, untuk menyampaikan sikap lembaganya.
Ia menjelaskan bahwa penurunan pendapatan daerah menuntut DPRD melakukan pendalaman lebih jauh sebelum rancangan APBD 2026 disepakati. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan tanpa kajian komprehensif.
“Pendapatan kita turun, dan itu memaksa kami memastikan semua potensi bisa dioptimalkan,” kata Ananda, Jumat (28/11/25).
Kajian tidak hanya berfokus pada sumber pendapatan. DPRD juga menelusuri kembali efektivitas belanja daerah, termasuk program-program yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ananda memastikan bahwa seluruh program prioritas tetap direncanakan untuk berjalan. Meski demikian, penyesuaian volume kegiatan menjadi langkah yang dipertimbangkan agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami melihat kembali komponen belanja. Program harus tetap berjalan, hanya saja volumenya mungkin perlu disesuaikan,” ujarnya.
Seiring proses pembahasan, muncul persepsi bahwa Fraksi PDI Perjuangan menjadi pihak yang paling keras menyampaikan pandangan mengenai rancangan APBD. Sikap tersebut dianggap menonjol di antara fraksi lain.
Menjawab pandangan itu, Ananda menegaskan bahwa ketegasan fraksinya bukan bentuk penolakan, melainkan komitmen untuk memastikan APBD tidak menjauh dari kepentingan publik.
Ia menyampaikan bahwa pembahasan dengan TAPD dan Bappeda masih berlangsung dan belum mencapai tahap final. Karena itu, setiap pandangan yang disampaikan bertujuan memperkuat kebijakan anggaran.
“Yang kami jaga adalah agar belanja tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” ucapnya (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
