Ulasankaltim.id, Samarinda – Di tengah harapan publik terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, sebuah peringatan keras muncul dari DPRD Kalimantan Timur. Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, rendahnya serapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali mengemuka sebagai persoalan mendesak yang tak bisa diabaikan.
Evaluasi terbaru Komisi IV DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa hingga akhir November, sejumlah program pendidikan masih berjalan lambat. Temuan itu memunculkan kekhawatiran bahwa pelayanan pendidikan dasar, terutama di wilayah terpencil, dapat terganggu.
Komisi IV mencatat bahwa beberapa program strategis yang dirancang sejak awal tahun tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat upaya pemerataan pendidikan yang selama ini menjadi fokus pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa persoalan rendahnya serapan anggaran bukan hanya bersifat teknis. Ia melihat adanya persoalan dalam tata kelola yang perlu segera dibenahi untuk memastikan anggaran benar-benar memberi dampak.
“Anggaran bukan hanya angka dalam dokumen. Itu tanggung jawab besar yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan nyata,” ujar Fuad dalam rapat evaluasi di Samarinda.
Ia menilai keterlambatan pelaksanaan program dapat memperlambat peningkatan mutu pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Program yang seharusnya menjadi penguat layanan publik justru tidak dapat dijalankan sesuai rencana.
Fuad menjelaskan bahwa banyak laporan dari kecamatan menunjukkan masih terbatasnya fasilitas pendidikan dasar. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan program agar warga di daerah tidak semakin tertinggal.
“Kami mendengar langsung bahwa masyarakat masih kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Jika anggaran tidak terserap maksimal, dampaknya terasa langsung di lapangan,” katanya.
Melihat situasi tersebut, Komisi IV mendesak Disdikbud untuk segera mengambil langkah perbaikan. Hambatan administrasi dan teknis disebut perlu ditangani agar program prioritas dapat berjalan lebih cepat.
Beberapa program yang membutuhkan perhatian meliputi peningkatan sarana sekolah, pemenuhan tenaga pendidik, serta dukungan operasional untuk wilayah non-perkotaan. Program ini dianggap krusial untuk memastikan kesetaraan layanan.
Fuad menegaskan pentingnya strategi penyerapan anggaran yang terukur dan akuntabel. Menurutnya, penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kami mendorong agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.
Komisi IV memastikan akan terus mengawasi perkembangan serapan anggaran hingga tahun anggaran berakhir. DPRD berharap percepatan dapat dilakukan sehingga target pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur tidak meleset.
Dengan waktu yang semakin terbatas, DPRD Kaltim menargetkan peningkatan signifikan pada serapan anggaran. Upaya ini diharapkan mampu memastikan seluruh siswa di Kalimantan Timur mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan merata. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
