Ulasankaltim.id, Samarinda – Suasana Gedung E DPRD Kaltim mendadak mengeras ketika isu keterbukaan informasi perbaikan Jembatan Mahakam I kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (26/11/2025) Kemaren. Nada desakan terdengar tegas, mencerminkan kebutuhan publik akan kepastian informasi atas proyek yang menyangkut keselamatan ribuan pengguna jalan.
Perbaikan fender jembatan itu masih berjalan sejak tabrakan kapal tongkang pada Februari 2025. Namun, di tengah proses tersebut, Komisi II DPRD Kaltim menilai laporan perkembangan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) belum tersampaikan secara rutin dan transparan.
Anggota Komisi II, Abdul Giaz, menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, kurangnya publikasi membuat DPRD kesulitan menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa laporan teknis bukan hanya hak DPR, tetapi juga hak masyarakat yang setiap hari melintasi jembatan.
“Selama ini jangankan masyarakat, DPR pun bertanya-tanya. Kita tidak tahu progresnya sudah sampai mana. Koordinasinya harusnya lebih jelas,” tegas Giaz dalam forum itu.
Giaz menilai perhatian publik justru meningkat setelah insiden pertabrakan tersebut viral di media sosial. Situasi itu menunjukkan bahwa informasi resmi sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kabar dari luar kanal pemerintah.
Ia juga memberi apresiasi terhadap media yang dinilainya ikut menjaga tekanan publik sehingga proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat.
“Kalau kemarin tidak viral, mungkin perbaikan tidak bergerak cepat. Saya berterima kasih kepada media yang terus mengawal sampai hari ini,” ujarnya.
BBPJN dalam laporannya menyampaikan bahwa sejumlah titik fender yang rusak telah diperbaiki. Bahkan, bagian yang terkena tabrakan kedua juga disebut sudah mendapat penanganan. Namun, detail tersebut belum dipublikasikan secara luas sehingga tidak diketahui masyarakat.
Giaz menegaskan pentingnya menyampaikan laporan secara terbuka. Ia menilai keterbukaan dapat mencegah spekulasi, sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga selama proses perbaikan berlangsung.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang masih menunggu penyelesaian.
“Masyarakat harus tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Jangan hanya ramai saat kejadian, setelah itu tidak ada informasi,” ujar Giaz.
DPRD Kaltim meminta BBPJN membuka ruang kunjungan lapangan bersama lembaga legislatif dan media. Ia menilai verifikasi langsung perlu dilakukan agar semua pihak mendapatkan gambaran yang sama mengenai kondisi fender jembatan.
Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan kualitas pengawasan. Menurut Giaz, proyek sebesar ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada warga.
DPRD Kaltim memastikan akan melakukan peninjauan lapangan dalam waktu dekat. Legislator menilai transparansi bukan sekadar pelengkap, tetapi salah satu syarat utama agar proses perbaikan berlangsung aman, tepat waktu, dan sesuai standar teknis nasional. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
