Ulasankaltim.id, Samarinda – Di bawah ancaman benturan kapal yang tak pernah berhenti, Jembatan Mahakam di Samarinda kini berdiri rapuh karena perbaikan fender pelindung tiang utama masih terkatung-katung hingga akhir 2025, memicu kemarahan DPRD Kalimantan Timur.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, tak menyembunyikan kekecewaannya. “Sampai sekarang kita belum tahu, itu sudah jadi atau belum. Kalau sudah atau belum, berapa persen? Semua tidak jelas,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (27/11/2025).
Ia menegaskan bahwa berdasarkan laporan resmi Komisi II DPRD Kaltim, perbaikan fender seharusnya rampung paling lambat November 2025. “Berdasarkan laporan Komisi II, pengerjaan seharusnya selesai September atau paling lambat November 2025,” ujar Hasanuddin.
Kenyataannya, hingga kini tidak ada laporan progres, tidak ada timeline baru, dan tidak ada transparansi dari pihak kontraktor maupun pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan sebelumnya.
Lebih dari 200 kapal tongkang melintas di Sungai Mahakam setiap hari, menurut data Pelindo Kaltim. Intensitas itu menjadikan fender bukan sekadar aksesoris, melainkan benteng terakhir keselamatan jembatan.
“Fender itu penahan utama kalau ada kapal lepas kendali. Kalau tiang utama yang ditabrak, saya yakin itu paling tidak miring. Dan kalau sudah miring, itu bencana nasional,” kata Hasanuddin dengan nada tegas.
Jembatan Mahakam adalah nadi transportasi Samarinda yang menghubungkan wilayah timur dan barat kota. Kerusakan pada jembatan ini akan langsung melumpuhkan mobilitas dan logistik di sebagian besar Kalimantan Timur.
“Kalau jembatan ini rusak parah, kerugian bisa miliaran rupiah per hari. Belum lagi dampak pada ekspor batu bara dan distribusi barang kebutuhan pokok,” ungkap seorang ekonom lokal yang enggan disebut namanya.
Menanggapi kelambanan itu, DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat pada 26 November 2025. “RDP ini tahap akhir sebelum kami ambil langkah hukum jika terbukti ada kelalaian,” tegas Hasanuddin.
Ia juga mengkritik ketidaktegasan regulator. “KSOP sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator mestinya bisa menghentikan aktivitas satu atau dua hari untuk memastikan fender sudah layak. Ini malah terus jalan,” ujarnya.
Hasanuddin menambahkan, “Kami tidak akan menunggu kejadian berikutnya. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada alasan teknis atau administratif.”
DPRD meminta semua pihak segera bertindak. “Perbaikan fender harus jadi prioritas tertinggi. Ini menyangkut nyawa ribuan pengguna jalan setiap hari,” pungkas Hasanuddin Masud. (DPRD KALTIM/ADV/Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
