Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang unjuk rasa berskala besar kembali mengguncang pusat pemerintahan Kalimantan Timur pada Rabu (21/10/2026). Ribuan massa yang memadati ruas Jalan Gajah Mada, Samarinda, menyuarakan kritik mendalam terhadap arah pembangunan daerah yang dinilai kian meminggirkan kepentingan masyarakat lokal.
Aksi massa yang dipelopori oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) tersebut mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari perwakilan mahasiswa lintas perguruan tinggi hingga lembaga swadaya masyarakat. Mereka berkumpul tepat di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Kalimantan Timur guna memastikan aspirasi publik didengar oleh para pengambil kebijakan.
Dalam mobilisasi massa ini, para demonstran mengusung tajuk peringatan “2 Tahun Prabowo-Gibran: Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu di Tanah Sendiri”. Tema tersebut diangkat sebagai refleksi kritis terhadap perjalanan kepemimpinan nasional yang dianggap belum memberikan dampak keadilan sosial maupun perbaikan nyata bagi warga Kalimantan Timur.
Orasi politik berlangsung secara bergantian dari atas kendaraan komando yang diparkir di depan gerbang utama kantor pemerintahan. Para perwakilan lembaga dan mahasiswa secara vokal menguraikan berbagai persoalan struktural, mulai dari ancaman degradasi lingkungan hidup, krisis rantai pasok energi dasar, hingga efektivitas agenda populis yang digulirkan pemerintah pusat maupun daerah.
Menyikapi konsentrasi massa yang cukup padat di jantung Kota Samarinda, aparat gabungan segera disiagakan di sekeliling area demonstrasi. Ratusan personel Kepolisian bersama satuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membentuk barikade pengamanan di halaman serta pintu masuk kompleks perkantoran guna mencegah gangguan ketertiban umum dan menjaga stabilitas fasilitas negara.
Aliansi Geram menekankan bahwa aksi parlemen jalanan ini didorong oleh menumpuknya keresahan warga yang belum memperoleh resolusi tuntas. Mereka merangkum kegelisahan publik ke dalam tujuh agenda tuntutan konkret yang menyoroti persoalan ekologis, hak atas energi, hingga pertanggungjawaban program sosial.
Poin pertama menuntut pemerintah segera menetapkan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana berkategori nasional. Kebijakan ini dianggap mendesak mengingat dampak kabut asap serta penurunan kualitas udara telah melintasi batas administratif dan mengancam kesehatan masyarakat luas secara berkelanjutan.
Tuntutan kedua menitikberatkan pada aspek penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi. Para aktivis meminta aparat berwenang serta kementerian terkait untuk menindak tegas korporasi maupun pemilik modal yang terbukti secara hukum melakukan pembakaran kawasan hutan dan pembukaan konsesi lahan secara ilegal.
Persoalan ketiga yang digugat secara tajam menyasar tata kelola industri ekstraktif di Bumi Etam. Aliansi Geram mendesak sanksi berat dan tindakan hukum menyeluruh terhadap seluruh korporasi tambang yang mangkir dari tanggung jawab pemulihan lingkungan atau menelantarkan lubang reklamasi pascatambang.
Beralih ke isu pemenuhan kebutuhan energi harian, tuntutan keempat menggarisbawahi urgensi penuntasan antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini dinilai ironis bagi wilayah yang selama puluhan tahun menyandang predikat lumbung energi utama bagi perekonomian Indonesia.
Masalah keterbatasan pasokan energi semakin diperparah dengan belum stabilnya keandalan infrastruktur kelistrikan di berbagai kabupaten dan kota. Melalui butir kelima, massa mendesak pemangku kebijakan untuk segera menghentikan praktik pemadaman listrik bergilir yang terus merugikan sektor ekonomi rakyat, usaha mikro, dan aktivitas rumah tangga.
Selain problem sumber daya dan lingkungan fisik, demonstran turut mengevaluasi kebijakan sosial kemasyarakatan. Dalam poin keenam, aliansi meminta audit independen serta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta Koperasi Desa Merah Putih agar alokasi anggarannya tidak salah sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan birokrasi.
Tuntutan ketujuh mengarahkan sorotan pada kebijakan tingkat provinsi, yakni mendesak pelaksanaan evaluasi total terhadap realisasi program Gratispol. Pengunjuk rasa menilai skema intervensi bantuan pendidikan maupun pembiayaan publik tersebut memerlukan pembenahan sistemik agar manfaatnya benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.
Perwakilan massa aksi menegaskan bahwa peringatan dua tahun pemerintahan kabinet nasional seharusnya menjadi momentum berbenah, bukan perayaan pencapaian semu di atas penurunan kualitas hidup masyarakat kawasan luar Jawa. Kekecewaan massa berakar pada persepsi bahwa eksploitasi kekayaan alam Kaltim tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat.
Selama aksi bergulir, Jalan Gajah Mada yang membentang di tepian Sungai Mahakam mengalami penyempitan lajur akibat kerumunan massa yang membawa spanduk, bendera lembaga, dan poster tuntutan. Meski arus lalu lintas sempat melambat secara signifikan, aksi demonstrasi tetap berlangsung tertib dan terkendali di bawah pengawalan ketat petugas pengamanan.
Di penghujung aksi, perwakilan Aliansi Geram menyerukan komitmen mereka untuk terus memantau tindak lanjut atas seluruh butir pernyataan sikap yang telah diserahkan. Mereka berjanji akan menggalang eskalasi massa yang lebih besar apabila pemangku kebijakan di tingkat daerah maupun pusat tidak segera mengambil langkah perbaikan nyata atas krisis lingkungan dan energi yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur.
Aksi unjuk rasa akhirnya mulai melandai menjelang petang hari setelah perwakilan koalisi menyelesaikan pembacaan tuntutan resmi di depan barikade pengamanan. Para peserta aksi berangsur membubarkan diri secara damai dengan tetap meninggalkan peringatan tegas bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen keberpihakannya kepada rakyat. (Yanur)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
