Ulasankaltim.id, Samarinda – Gelombang penolakan terhadap kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kalimantan Timur terus meluas. Di tengah suara protes dari berbagai kalangan, anggota DPD RI Dapil Kaltim, Yulianus Henock Sumual, SH, M. Si, memilih langkah berbeda dengan menyerukan pendekatan dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian. Kamis (13/11/25) Malam.
Menurut Yulianus Henock, persoalan pemotongan DBH bukan hanya dialami Kalimantan Timur, melainkan juga sejumlah provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Karena itu, ia menilai isu ini perlu disikapi secara nasional dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Yulianus Henock mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mengundang DPD RI dan DPR RI Dapil Kaltim dalam forum bersama. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang musyawarah guna menyusun formula yang tepat agar pemotongan DBH bagi Kaltim dapat dikecualikan.
“Langkah dialog dan diplomasi harus diutamakan,” ujarnya. Ia menilai, upaya konfrontatif justru berpotensi memperkeruh keadaan dan dapat merugikan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam persoalan ini.
Yulianus Henock menegaskan bahwa pendekatan damai akan lebih efektif jika dijalankan secara kolektif antara pemerintah daerah dan perwakilan rakyat di tingkat pusat. Ia optimistis, hasil pertemuan tersebut dapat langsung disampaikan secara bersama kepada Menteri Keuangan, sebagai bentuk aspirasi daerah yang solid dan terukur.
Lebih lanjut, Yulianus Henock mengingatkan agar Pemprov Kaltim bersikap cepat dan bijak dalam merespons dinamika di lapangan. Ia khawatir, keterlambatan mengambil kebijakan dapat memicu tindakan ekstrem, seperti rencana penutupan jalur Sungai Mahakam oleh kelompok masyarakat tertentu.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat aksi penutupan Sungai Mahakam. Setiap kapal yang melintas sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak,” tegasnya.
Menurutnya, jalur Sungai Mahakam memiliki peran vital sebagai urat nadi distribusi ekonomi dan logistik di Kaltim. Gangguan pada jalur itu bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga menghambat kegiatan masyarakat luas.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap daerah asalnya, Yulianus Hencok mengungkapkan bahwa DPD RI Dapil Kaltim telah mengirim surat resmi kepada Menteri Keuangan. Surat tersebut berisi permohonan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan DBH untuk Kalimantan Timur.
Ia menilai, Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan APBN nasional, terutama dari sektor sumber daya alam. Karena itu, daerah penghasil seperti Kaltim semestinya mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan fiskal pemerintah.
Selain faktor kontribusi ekonomi, Yulianus Henock juga menyoroti kebutuhan daerah terhadap pembangunan infrastruktur, penataan tenaga honorer, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menjadi pekerjaan rumah di daerah.
“Pembangunan Kaltim masih membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Jangan sampai pemotongan DBH justru menghambat upaya peningkatan pelayanan publik di daerah,” tambahnya.
Dengan nada tegas namun menenangkan, Yulianus Henock menutup pernyataannya dengan ajakan agar seluruh pihak menahan diri. Ia menilai, penyelesaian persoalan fiskal seharusnya ditempuh melalui jalur konstitusional, bukan tekanan massa.
“Musyawarah dan diplomasi adalah kunci. Dengan itu, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Fzi)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @ulasankaltim_id
